Ketua Komisi A Ragukan Target Penyelesaian Raperda di Jember Tercapai

0
115
Ketua Komisi A Tabron

Jember, Nawacita – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Jawa Timur, berkejaran dengan waktu. Belum lagi sebelas raperda tuntas dibahas, Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan tujuh raperda lagi.

Anggota Bapemperda yang juga Ketua Komisi A Tabroni mengatakan, dari sebelas raperda yang diagendakan awal, ada tujuh raperda yang berasal dari eksekutif. Namun enam naskah rancangannya belum diajukan dan tuntas dibahas. Hanya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang selesai dibahas. “Bayangkan situasinya seperti apa,” katanya.

Tujuh raperda itu adalah
1. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
3. Raperda APBD 2022
4. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024
5. Raperda Kabupaten Layak Anak
6. Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Raperda Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jember

Sementara untuk empat raperda yang berasal dari inisiatif parlemen, DPRD Jember sudah berkirim surat ke Universitas Jember untuk meminta tim ahli yang mendampingi pembuatan naskah akademik. Empat raperda itu adalah:
1. Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungam Hidup
2. Raperda Tata Niaga Padi
3. Raperda Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
4. Raperda Rencana Induk Pariwisata

Yang membuat Tabroni tak habis pikir adalah adanya susulan pengajuan tujuh raperda baru, sementara naskah enam rancangan raperda awal dari Pemkab Jember belum diajukan sama sekali dan dibahas. Tujuh raperda susulan yang diajukan adalah
1. Raperda Pengelolaan Sampah
2. Raperda Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan
3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perumdam Tirta Pandalungan Jember
4. Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga
5. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
6. Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan.

“Ini kan ngomong target berapa yang harus kita capai, dan rasionalnya berapa yang kita mampu (bahas). Rasional, kita tidak akan mungkin mengerjakan semuanya. Waktunya tersisa lima bulan lagi. Tidak bisa semua diambil. Jadi kita harus ambil yang prioritas dan urgen bagi masyarakat,” kata Tabroni.

Tabroni ingin empat raperda inisiatif DPRD Jember diselesaikan. “Sementara raperda wajib dari eksekutif kami oke (menjadi prioritas), seperti RPJMD, Perubahan APBD 2021, dan APBD 2022. Kalau memang urgen, raperda PDP dan Perumdam tidak masalah (dibahas). Kita harus rasional, mampunya berapa,” katanya.

Tabroni mengingatkan saat ini akhir Juli. “Kapan lagi Pemkab Jember memasukkan naskah raperda? Sepertinya mereka sedang berkonsentrasi di RPJMD. Akhir Agustus sudah harus tenggat RPJMD. Kami memaklumi. Tapi setelah itu mereka harus mengajukan naskah raperda lainnya,” katanya.

Sumber : Berita jatim

LEAVE A REPLY