Pertanyakan Revisi Otsus, Majelis Rakyat Papua Datangi MPR RI

0
237

Jakarta, Nawacita – Majelis Rakyat Papua (MRP) hari ini, Kamis (10/6) datangi MPR RI guna mempertanyakan mekanisme revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Saat ini DPR RI memang tengah melakukan revisi UU Otsus Papua jelang berakhirnya pemberlakuan UU tersebut pada tahun ini. Namun dalam revisi itu, hanya dua pasal yang menjadi fokus perhatian untuk diubah, yakni Pasal 34 mengenai dana Otsus dan Pasal 76 tentang pemekaran wilayah.

“Apa yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan amanat Pasal 77 UU 21/2001, yang berbunyi usulan perubahan dapat diajukan dan dilakukan oleh masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), baru selanjutnya kepada pemerintah atau DPR RI,” kata Ketua MRP Timotius Murib, saat diwawancarai usai melakukan audiensi dengan Pimpinan MPR dan MPR for Papua di Gedung Nusantara V, Kamis (10/6/2021).

Timotius mempertanyakan mekanisme seperti apa yang dilakukan DPR RI dalam merevisi kedua undang-undang tersebut, dengan tidak melibatkan MRP dan DPRP.

“Sehingga MRP mempertanyakan mekanisme yang dilakukan DPR RI dalam merevisi kedua pasal itu. Karena menurut kami, jika tidak melibatkan MRP dan DPRP maka revisi tersebut melanggar konstitusi kita, yaitu pasal 18 UUD 1945,” papar Timotius.

Lebih lanjut, Timotius menyampaikan, implementasi Otsus selama 20 tahun terakhir juga perlu dievaluasi. Bahkan, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada 11 Februari 2020 yang berisi evaluasi UU Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh.

“Tetapi kemudian yang terjadi hanya dua pasal. Oleh karenanya MRP mempertanyakan kenapa hanya dua pasal yang dibicarakan. Sementara impelementasi otsus sudah 20 tahun, untuk itu kami ingin supaya perubahan ini dilakukan secara total,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Timotius menjelaskan bahwa aspek hukum di Papua saat ini sangatlah buruk. Sehingga perlu juga dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum membicarakan dana Otsus dan pemekaran wilayah.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY