Upaya Penanggulangan Dampak Ekonomi Masyarakat Desa Selama Pandemi Covid-19

0
276
Ilustrasi Virus Corona
Ilustrasi Virus Corona

Aceh, Nawacita – Indonesia menginformasikan kasus pertama infeksi corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti Common Cold atau flu dan penyakit serius, seperti MERS dan SARS.

Pandemi Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia yang mana banyak negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus Covid-19. Mulai dari harga barang naik, terjadinya pemutusan kerja secara sepihak sehingga pengangguran meningkat dan lain-lain.

Pandemi tidak hanya menghantam ekonomi lapisan masyarakat di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Ketika krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga atau buffer. Hal itu menyebabkan terjadi perpindahan penduduk dari kota ke desa atau ruralisasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pandemi harus jadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa.

Ada beberapa hal yang Presiden Joko Widodo minta jadi perhatian. Pertama dalam jangka pendek, semua skema jaring pengaman sosial seperti PKH, Bansos Tunai, BLT Desa betul-betul dipastikan tepat sasaran, berjalan efektif. Pastikan diterima oleh masyarakat di desa terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan. Begitu juga pelaksanaan padat karya tunai di desa sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, ataupun berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kedua, ia meminta semua kementrian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu, sehingga hasilnya tidak terlihat uotcomenya. Ketiga, memperkuat daya ungkit desa, ia mengatakan tiap desa perlu mengembangkan potensi desa, potensi lokalnya baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada di desa.

Ralph menilai langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi belanja produktif di sektor kesehatan, Bansos, dan dukungan terhadap industri dianggap tepat.

“bantuan sosial penting agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapat tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Sebab, tanpa program tersebut, kami memprediksi sebanyak 5,5-8 juta masyarakat Indonesia akan masuk ke dalam garis kemiskinan. Namun, penting agar program tersebut diberikan tepat sasaran, data memperlihatkan bahwa penyaluran program PKH dan kartu sembako sudah sesuai, tetapi efektivitas penyaluran BLT desa dan kartu pra kerja masih perlu ditingkatkan terutama menghilangkan aspek-aspek yang memperlambat pencairan”jelasnya.

Ia juga menambahkan upaya Indonesia untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur perlu dilanjutkan sebab hal tersebut merupakan strategi kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi. Selain itu, meratakan kurva utang juga perlu dilakukan sebab pembayaran bunga yang meningkat akan mengurangi ruang fisikal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menyediakan alokasi anggaran bagi masyarakat dan pemulihan usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha-usaha lainnya sebagai bentuk penangulangan pandemi Covid-19. Untuk program padat karya pemerintah langsung berikan bantuan dalam bentuk bantuan produktif UMKM.

Menko perekonomian menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada Tahun 2021 sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimis pemulihan. Lebih lanjut, Menko menyampaikan strategi kebijakan akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

Pemerintah terus mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada Tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 Triliun atau sekitar USD 49,6 Miliar. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja” kata Menko Air Langga.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamen PDTT) Budi Arie Setiadi memaparkan prioritas pengumuman dana desa 2021 dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19.

Tiga fokus anggaran dana desa tahun 2021, pertama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan reritalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma.Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan desa wisata, peningkatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Terakhir adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman Covid-19.

Pemanfaatan dana desa dalam pandemi Covid-19 ini diarahkan ke BLT dana desa untuk 8.045 keluarga atau 39.263.802 jiwa.

“program padat karya tunai desa dirasakan manfaatnya sebanyak 3.298.041 jiwa” kata Wamen Budi Arie.

Total penerima manfaat langsung dana desa 2020 per 30 desember 2020 sebanyak 42.753.453 jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah.

Kemendes PDTT memprogramkan Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang berisi 18 poin yang sejalan dengan SDGs Nasional.

“target-target kita, ada desa tanpa kemiskinan, kelaparan, keterlibatan perempuan, air bersih, dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi desa yang merata”imbuhnya.

Ia mengatakan dengan disatukannya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, maka BUMDes menjadi badan hukum. BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus-menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Fungsi BUMDes adalah konsolidasi dan pemasaran produk desa. Menurutnya, pengembangan BUMDes menjadi salah satu upaya penting dalam rangka rebound ekonomi desa tahun ini.

Berbagai upaya penanggulangan pemerintah dari dampak ekonomi masyarakat desa di masa pandemi Covid-19. Upaya-upaya tersebut sudah tepat untuk masyarakat desa. Masyarakat desa juga harus turut membantu pemerintah dalam melakukan upaya penganggulangan dari dampak ekonomi masyarakat desa di masa pandemi Covid-19. Misalnya dalam penggunaan dana BLT desa harus sesuai kebutuhan, dan tidak adanya kecurangan dalam bentuk apapun.

Presiden juga berpesan agar desa juga di gotong untuk bekerjasama antar desa agar masuk ke rantai pasok (supply chain) yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa naik kelas (upscaling).

Untuk memulihkan ekonomi masyarakat desa di masa pandemi Covid-19, masyarakat juga harus meningkatkan daya jual beli agar pertumbuhan ekonomi membaik. Ekonomi akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi.

Pemberian bantuan dalam bentuk apapun oleh pemerintah harus direalisasikan dengan baik oleh masyarakat desa. Agar masyarakat desa tidak mengalami kemiskinan akibat dampak masa pandemi Covid-19 dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Penulis : Fauziana, IAIN Langsa.

LEAVE A REPLY