Tidak Harus Impor, Penelitian Vaksin Nusantara Harus dilanjutkan

0
323
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Jakarta, Nawacita – Adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sebab vaksinasi sebagai salah satu solusi untuk memutus mata rantai COVID-19.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional.

Dalam konteks ini, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri. Ia menilai vaksin merah putih dan vaksin nusantara tidak kalah dengan vaksin impor.

“Kalau produk dalam negeri, vaksin nusantara lebih maju dari vaksin merah putih lainnya. Sebab, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, vaksin merah putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara,” kata Saleh, saat dihubungi nawacita.co, Minggu (28/3/20210).

Namun hingga saat ini, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK) fase 2 vaksin nusantara. Padahal jika diberi izin, diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Kementerian kesehatan, bpom, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian vaksin nusantara diharapkan dapat duduk bersama. Guna mencari solusi dan penelitian ini dapat dilanjutkan.

“Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini, campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu. Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat,” tandasnya.

Saleh mengungkapkan hingga kini, BPOM belum menjelaskan lebih rinci terkait belum dikeluarkan izin tersebut.

“BPOM belum menjelaskan secara langsung terkait hal ini ke komisi IX. Dalam rapat terakhir, komisi IX telah meminta agar BPOM menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan,” jelasnya.

“Jika tetap tidak bisa dilanjutkan, kita akan meminta roadmap pengadaan dan pelaksanaan vaksin kepada pemerintah. Dengan begitu, kita akan dapat melihat langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah. Jika ada yang perlu dikoreksi, tentu kita akan menyampaikan pandangan dan pendapat,” tambahnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY