Kepala BKIPM Ingatkan Kualitas Individu Jadi Kunci Zona Integritas

0
395
Kepala BKIPM DR. Ir RINA, M.Si

YOGYAKARTA, Nawacita  – Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menegaskan keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas integritas masing-masing individu. Dengan begitu, dia yakin kapasitas dan integritas organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya akan juga akan terangkat.

Rina mengingatkan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atas komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Karenanya, kualitas dan integritas individu menjadi kunci bagi organisasi,” tegas Rina saat memberikan arahan terkait Pencanangan Zona Integritas Stasiun KIPM
Yogyakarta, Senin (22/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Rina meminta jajarannya untuk terus melakukan sosialisasi terkait jenis layanan Stasiun KIPM Yogyakarta kepada pengguna jasa. Dia berharap, masyarakat bisa memahami bagaimana layanan dan cara-cara atau prosedur pelayanan yang telah ditetapkan serta bisa bersama-sama mewujudkan layanan terbaik, transparan dan seadil-adilnya.

“Terus perkuat komitmen untuk mewujudkan layanan publik yang istimewa dengan komitmen penerapan nilai-nilai istimewa dalam pelaksanaan layanan,” sambungnya.

Sebelumnya, Rina melakukan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Stasiun KIPM Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 22 Maret 2021 ini, juga disaksikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budhi Masthuri dan Kepala Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada, Alim Isnansetyo. Pencanangan ini juga dihadiri oleh stake holder Stasiun KIPM Yogyakarta serta pengguna layanan Stasiun KIPM Yogyakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengingatkan seluruh jajarannya bahwa setiap program yang dijalankan oleh kementerian harus melalui proses pengawasan. Menurutnya, pengawasan harus melekat, bahkan jika perlu yang diawasi harus konsultasi apakah yang dijalankan prosedurnya sudah dilengkapi, sudah benar.

Adapun yang menjadi tolak ukur ialah programnya bisa selesai dengan cepat, selesai dengan tepat dan lolos audit dari lembaga terkait. ( Red)

LEAVE A REPLY