Kapolri Keluarkan Surat Edaran Terkait Perkara UU ITE, Tersanga Tak Ditahan Jika Minta Maaf

0
201

Jakarta, Nawacita – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbitkan surat edaran (SE) tentang peneraoan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

SE tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolri Listyo Sigit pada Jumat (19/02/2021). Salah satu isi dari surat tersebut terkait penahanan tersangka kasus UU ITE.

Listyo mengatakan penyidik tidak perlu melakukan penahanan jika tersangka dalam kasus tersebut sudah meminta maaf.

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” ucap Listyo dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, Listyo pun menekankan agar penyidik mengedepankan upaya upaya preemtif dan preventif yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan supaya tindak pidana siber di masyarakat dapat dicegah.

Listyo juga mengingatkan agar penyidik perlu berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga, dalam prosesnya lebih dikedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Hanya saja, dia mengecualikan pendekatan restorative justice dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme, dan Separatisme.

Dari segi penanganan kasus, agar kajian dan gelar perkara dilakukan secara komprehensif dan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada,” katanya.

Penulis : Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY