Sejarah Kedekatan Gus Dur dengan Imlek dan Semangat Kebangsaan Non Rasial

0
55

Jakarta | Nawacita – Sekilas tidak ada yang terlihat aneh di gedung Perkumpulan Sosial Boen Hiang Tong (Rasa Dharma) yang terletak di Gang Pinggir, Kawasan Pecinan Semarang.

Di dalam gedung yang juga menjadi Rumah Abu tersebut, terdapat banyak Sinci (papan arwah). Sinci adalah bentuk penghormatan kepada para leluhur oleh warga keturunan Tionghoa.

Namun, jika diperhatikan baik-baik, ada yang berbeda. Sebuah papan Sinci dengan nama K.H. Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 berada di sana. Bentuknya berbeda dan letaknya di tengah-tengah Sinci lainnya, sehingga sangat mudah terlihat.

Haryanto Halim, ketua altar Rasa Dhamma, Semarang, menjelaskan bahwa adanya Papan Sinci Gus Dur karena beliau sangat dihormati di kalangan Tionghoa di Indonesia. Beliau telah melindungi minoritas, memberikan kebebasan, sehingga Papan Sinci dibuat sebagai wujud penghormatan.

 

“Karena ini langka. Ada papan arwah Gus Dur, mungkin satu-satunya di Indonesia. Kental sekali rasa toleransinya,” lanjutnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Haryanto Halim (sumber: inilahonline.com)Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Haryanto Halim

Haryanto Halim juga menambahkan, mengingat Gus Dur muslim, tata cara sajian di altar pun diganti. Sam Cong alias tiga jenis daging yang wajib berada di altar kini harus diubah. Jika sebelumnya adalah ikan, ayam, babi, kini daging babi diganti dengan kambing.

Bukan hanya itu, kalau dulu makanan yang tidak umum disajikan di altar, kini bisa diadakan. Mendoan menjadi hal yang wajib adalah salah satu contohnya.

“Kami diberitahu ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid kalau kegemaran Gus Dur adalah mendoan, jadi kami sediakan. Ini wujud penghormatan Tionghoa terhadap orang yang sudah berjasa.”

Penghormatan warga pecinan terhadap Gus Dur melalui Papan Sinci mendapat apreasiasi dari Gusdurian Kota Semarang. Koordinator Gusdurian Semarang, Abdul Ghofar mengatakan hal tersebut sebagai penghormatan dan pengakuan Gus Dur sebagai tokoh toleransi yang membela hak hidup kaum minoritas di Indonesia.

“Terutama beliau menjadi yang terdepan dalam menghapus sikap diskriminasi yang ditujukan bagi warga Tionghoa,Kata Gofar

Pembredelan 32 Tahun

Selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru, tahun baru imlek dilarang dirayakan di tempat umum di Indonesia. Larangan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Pelarangan imlek ini hanyalah salah satu dari indoktrinisasi yang dilakukan selama periode orde baru. Menurut Tomy Su dalam “Pasang Surut Tahun Baru Imlek,” yang terbit di Kompas (8/2/2005), tidak lama setelah Supersemar didengungkan, telah ada 21 beleid beraroma rasis terhadap etnis Cina.

 

Soekarno dan Soeharto (sumber: bbc.com)
Soekarno dan Soeharto (sumber: bbc.com)

 

Di antaranya adalah penutupan sekolah-sekolah berbahasa pengantar China, pelarangan aksara mandarin, pemusnahan lagu Tionghoa dari radio dan televisi, hingga pergantian nama tiga huruf menjadi nama “asli Indonesia.”

“Dengan demikian ethnic cleansing atas Tionghoa tidak hanya dalam pengertian fisik, tetapi juga pemusnahan segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk kebudayaan dan tradisi agamanya,” tulis Tomy.

Alasan dari pemerintah bahwa manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berpusat di negeri leluhurnya dapat memberikan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang berkenan bagi warga negara Indonesia.

Semua dilakukan atas dasar proses asimilasi etnis yang lebih kaffah. Atas dasar hal ini, sebutan “Tionghoa” pun berubah menjadi “Cina.”

Autohypnotic Amnesia

Hingga hari ini tidak ada yang tahu mengapa Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres ini. Namun, satu yang pasti kebijakan ini berdampak lebih jauh dari hanya sekedar pelarangan.

Namun, satu yang pasti “Autohypnotic Amnesia” berdampak jauh lebih hebat dari hanya sekedar pergantian nama atau agama.

Menurut antropolog James Dananjaya, akibat indoktrinisasi sistematis yang dilakukan di masa orde baru, etnis Tionghoa telah dipaksa secara sadar atau tidak untuk melupakan jati diri etnisnya. (Imlek 2000: Psikoterapi untuk Amnesia Etnis Tionghoa).

 

Foto James Dananjaya (sumber: nasional.tempo.co)
Foto James Dananjaya (sumber: nasional.tempo.co)

 

Memang pelarangan imlek dan hari raya Tionghoa lainnya tidak dilarang sepenuhnya. Pemerintah orde baru menitahkan untuk melakukan perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dalam “suasana hening keluarga.”

Tak ayal “sikap sembunyi-sembunyi” yang dilakukan oleh warga Tionghoa kemudian menimbulkan kesan yang buruk. Imlek yang tertutup membuat mereka cenderung tidak menerima tamu yang tidak dikenal baik. Bukannya tidak membaur, tapi takut akan menimbulkan polemik.

Agaknya gara-gara bledeid ini, komunitas Tionghoa menerima stigma sebagai masyarakat yang ekslusif dan terpisah dari kelompok masyarakat lainnya. Mereka tidak diakui sebagai suku bangsa, dan mendapat label “non pribumi.”

Konsep Kebangsaan Non Rasial

Kala Reformasi bergulir pada tahun 1998, masa-masa suram mulai berakhir. Presiden Habibie mulai menerbitkan Inpres No 26/1998 yang membatalkan aturan diskriminatif kepada warga Tionghoa.

 

Perayaan imlek dengan Barongsai (sumber: kompas.com)
Perayaan imlek dengan Barongsai (sumber: kompas.com)

Hal pertama yang dilakukan adalah penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gus Dur.

Beliau memperkenalkan konsep kebangsaan baru. Menurutnya takada konsep “keturunan masyarakat asli.” Pada dasarnya bangsa Indonesia dibentuk oleh tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina.

Dikotomi pribumi maupun non-pribumi timbul akibat kesalahan (atau kesengajaan politik) yang menyingkirkan komunitas Cina dari nasionalisme Indonesia.

Konsep kebangsaan yang diperkenalkan oleh Gus Dur, adalah konsep yang non-rasial. Gus Dur menyebut kelompok-kelompok etnis di Indonesia sebagai ‘orang,’ bukan ‘suku.’

“Ia berbicara tentang orang Jawa (etnis Jawa), orang Maluku (etnis Maluku) dan orang Tionghoa yang kesemuanya adalah orang Indonesia. […] Pada akhirnya ia mendesak ‘penduduk pribumi’ Indonesia untuk menyatu dengan etnis Tionghoa.” (Etnis Tionghoa Nasionalisme Indonesia [2010, halaman 230]).

Konsep ini kemudian direalisasikan dalam penerbitan Inpres No 6/2000, sekaligus menganulir Inpres No. 14/1967 yang diterbitkan oleh Soeharto. Sejak saat itulah orang Tionghoa kembali bebas menjalankan kepercayaan, budaya, dan adat istiadatnya.

Meskipun sudah bisa merayakan hari raya imlek secara terbuka, baru dua tahun kemudian, imlek secara resmi dijadikan sebagai hari nasional. Adalah Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI ke-5 yang menyampaikannya pada saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada tanggal 17 Februari 2002. Setahun kemudian pada 2003, imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Ingat Imlek Ingat Gus Dur

Wakil Ketua Umum INTI, Budi S Tanuwibowo yang sama-sama tergabung dalam organisasi INTI (Indonesia Tionghoa) bersama penulis, pernah menceritakan pengalamannya mendengarkan arahan langsung dari Gus Dur sesaat sebelum Inpres Nomor 14 Tahun 1967 dicabut.

Kala itu, Budi yang juga Sekretaris Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Khonghucu mengingat bagaimana keputusan tersebut dilakukan secara cepat, spontan dan unik. Budi bahkan sempat kaget melihat sikap Gus Dur.

“Waktu itu, kami ngobrol sambil berjalan mengelilingi Istana. Gus Dur lalu bilang, oke, Imlek digelar dua kali, di Jakarta dan Surabaya untuk Cap Go Meh. Kaget juga saya,” kata Budi.

 

Foto Budi S Tanuwibowo (sumber: beritasatu.com)
Foto Budi S Tanuwibowo (sumber: beritasatu.com)

 

Perayaan Imlek dan Cap Go Meh tentu akan terhambat Inpres Nomor 14 Tahun 1967, tapi Gus Dur dengan spontan mengatakan akan mencabut Inpres tersebut. (Berita ini pernah dilansir di harian Kompas 7 Februari 2016).

Surat Bukti Kewarganegaraan RI yang Diskriminatif

Pencabutan larangan merayakan imlek kemudian disusul dengan penghapusan aturan diskriminatif lainnya. Pada tahun 2004 Gus Dur menyebutkan masih ada 4.126 peraturan yang memicu diskriminasi. Salah satunya adalah SBKRI.

“Soal SBKRI itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dimana-mana di dunia, kalau orang lagir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan.” Ujar Gus Dur dikutip dari Harian Kompas, 11 Maret 2004.

Contoh SBKRI (sumber: wikipedia.org)
Contoh SBKRI (sumber: wikipedia.org)

 

Gus Dur mengatakan bahwa etnis Tionghoa juga merupakan bagian dari Bangsa Indonesia. Olehnya cucu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama ini meminta seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama.

“Mereka adalah Orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan,” pungkas Gus Dur.

Gus Dur: Saya Ini China Tulen…

Bukan Gus Dur namanya jika tidak bikin heboh. Dalam berbagai kesempatan ia sering mengatakan bahwa,

“Saya ini China Tulen sebenarnya, tetapi ya sudah nyampurlah dengan Arab, India.” (Kompas 30 Januari 2008).

Berdasarkan cerita Gus Dur yang sempat menelusuri silsilahnya hingga ke negeri China, ia merupakan keturunan dari Putri Cempa yang menjadi selir dengan raja di Indonesia.

 

Ilustrasi (sumber: nu.or.id)
Ilustrasi (sumber: nu.or.id)

 

Putri Cempa memiliki dua anak, yakni Tang Eng Hwan dan Tan A Hok. Tang Eng Hwan dikenal sebagai Raden Patah, sementara Tan A Hok adalah seorang mantan jenderal yang pernah menjadi duta besar di China.

Dari garis Raden Patah Gus Dur mengaku mendapatkan keturunan Tionghoanya. Pengakuan Gus Dur ini juga dikuatkan oleh tokoh NU, Said Agil Siradj, pada tahun 1998 yang tertulis dalam buku: Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia.

Sekiranya kita melihat secara bijak mengenai garis keturunan Gus Dur ini, adakah dari kita yang berani menjamin dirinya adalah 100% beretnis Tionghoa atau 100% tidak memiliki darah turunan Tionghoa.

Said Aqil bercerita, Raden Patah memiliki anak bernama Raden Rachmat Sunan Ampel. Salah satu keturunannya adalah KH Hasyim As’ari yang selanjutnya memiliki anak bernama KH Wahid Hasyim. Wahid Hasyim pun memiliki anak bernama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Jadi Gus Dur itu Tionghoa, makanya matanya sipit.” Ujar Said Aqil sambal tersenyum.

Mengulangi perkataan Gus Dur bahwa, “Takada konsep keturunan masyarakat asli. Pada dasarnya bangsa Indonesia dibentuk oleh tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina,” maka sebenarnya darah setiap Bangsa Indonesia pada akhirnya adalah pencampuran dari ketiga ras tersebut.

Bapak Tionghoa Indonesia

Gus Dur mendapatkan gelar sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia” pada tanggal 10 Maret 2004 silam dari kelenteng Tay Kek Sie, Semarang. Pada saat penobatan, Gus Dur hadir mengenakan baju Cheong Sam.

Gelar tersebut bukan didasarkan karena kebijakannya saja, tetapi juga pemikiran dan nilai pluralisme yang beliau anut. Hingga kapan pun Gus Dur akan selalu dikenang sebagai tokoh pluralisme yang memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

 

Ilustrasi (sumber: ngopibareng.id)
Ilustrasi (sumber: ngopibareng.id)

Wasana Kata

Banyak yang bertanya kepada penulis, apakah kamu menyesal pernah hidup di zaman orde baru yang penuh dengan perlakuan diskriminatif?

Penulis menjawab, sejarah bangsa ini tidak bisa dirubah. Olehnya tidak boleh ada yang harus disesalkan. Orang bijak akan melihat bagaimana masa depan dibentuk dari apa yang dilakukan sekarang. Masa lalu hanyalah pelajaran.

Namun, dari lubuk hati yang terdalam, penulis juga harus mengakui bahwa apa yang terjadi pada periode 1966-1998 bukanlah sesuatu yang seluruhnya buruk. Dengan indoktrinasi sistematis yang dilakukan Soeharto, warga Tionghoa telah mengalami asimilasi budaya yang hasilnya dapat terlihat sekarang.

Penulis sering menyampaikan kepada kawan-kawan keturunan Tionghoa dari Malaysia.

“Tionghoa Indonesia itu keren lho. Takada satu pun yang tidak memiliki nama Indonesia dan takada seorang pun yang tidak fasih berbahasa Indonesia.”

Sebabnya, bahasa dan nama adalah kunci utama pembauran. Tionghoa di Malaysia masih menjaga budaya mereka dengan sangat erat. Akibatnya tidak semua fasih berbahasa Melayu. Banyak pula yang masih hidup dengan berkiblat ke nasionalisme tanah leluhur. Tentu hal ini bukanlah sebuah contoh nilai kebangsaan yang baik.

Kebijakan Soeharto memang terkenal represif, tapi Bangsa Indonesia terbukti bisa menjadi bangsa yang disegani. Bisa hidup tanpa peperangan dan bencana kelaparan adalah sebuah hal yang sangat patut disyukuri.

Ada pun Budaya Tionghoa yang kini sudah terbuka, adalah sesuatu hal yang harus dihormati tanpa harus dilebih-lebihkan.

Mengapa?

Karena Tionghoa Indonesia adalah bagian dari Bangsa Indonesia. Tionghoa hanyalah garis keturunan, tapi darah dan tulangku 100% Indonesia.

Saya Cina, karena Saya Indonesia. Jayalah Bangsaku, Jayalah Negeriku.

Selamat Tahun Baru Imlek 2572/2021. Gong Xi Fa Chai

Kompasiana

LEAVE A REPLY