Dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan bukti lemahnya pengawasan OJK’

0
63
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Jakarta, Nawacita – Terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp43 triliun disebut pengamat kian menegaskan lemahnya pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, kasus serupa juga terjadi pada dua perusahaan milik pemerintah lainnya, yakni Jiwasraya dan Asabri.

BPJS Ketenagakerjaan mengaku menghormati proses penyidikan di Kejaksaan Agung, namun mengklaim pengelolaan dana investasinya dilakukan dengan kehati-hatian.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR meminta Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus ini.

BBC News Indonesia sudah beberapa kali menghubungi Ketua OJK, Wimboh Santoso melalui sambungan telepon dan pesan singkat, namun yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan.

Dua surat elektronik yang dikirim BBC News Indonesia ke humas@ojk.go.id juga tidak dibalas.

Apa yang dikatakan pengamat asuransi?

Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, mengatakan jika bersandar pada penjelasan Kejaksaan Agung yang menyebut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan mirip dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya, maka semakin menguatkan lemahnya pengawasan oleh lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Padahal, katanya, pengawasan investasi saham yang dilakukan perusahaan pelat merah sudah menjadi tanggung jawab OJK.

Pada kasus Asabri, sambung Irvan, OJK tidak melakukan apa-apa terhadap laporan keuangan yang diserahkan perusahaan tersebut.

Begitu pula terhadap Jiwasraya yang dianggap tidak cepat dan tegas sehingga berbuntut pada gagal bayar klaim pada tahun 2018 silam.

“Seperti kasus Asabri, dikatakan tidak di bawah OJK kenyataannya Asabri membayar iuran OJK dan melapor ke OJK tapi OJK tidak melakukan apa-apa dengan laporan-laporan yang dibuat Asabri.

“Jadi ini soal pengawasan dan penegakan sanksi,” ujar Irvan Rahardjo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (20/01).

Selain masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan milik negara kerap tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya atau fiktif, kata Irvan.

Hal itu nampak pada laporan Jiwasraya, di mana setelah dilakukan audit mengalami kekurangan cadangan premi karena tidak memperhitungkan penurunan asset, paparnya.

Hal lain, sambungnya, demi mendapat keuntungan besar perusahaan asuransi terjebak pada saham-saham lapis ketiga yang memiliki fundamental kurang baik, ditambah lagi dengan pemilihan produk reksadana yang berkinerja negatif.

“Tidak memakai protokol investasi yang baik, menanamkam saham pada saham lapis dua atau tiga yang sangat fluktuatif,” imbuhnya.

Ketua OJK, Wimboh Santoso, tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan BBC Indonesia. Dua surat elektronik yang dikirim ke humas@ojk.go.id juga tidak dibalas.

Apa langkah hukum Kejaksaan?

Adapun Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 20 orang sebagai saksi.

Mereka di antaranya JHT yang merupakan Presdir PT Ciptadana Sekuritas; PS adalah Presdir BNP Paribas Asset Management; KBW selaku Deputi Direksi Pasar Modal Uang dan Reksadana BPJS Ketenagakerjaan; dan SM sebagai Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Kejagung memeriksa para saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/F.2?fd.2/01/2021, kata salah-seorang pejabatnya.

“BPJS saat ini masih kita lihat karena transaksinya banyak seperti Jiwasraya. Nilainya sampai Rp43 triliun sekian di reksadana dan saham,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febri Ardiansyah, Selasa (19/01).

Dugaan korupsi akan menyebabkan ketidakpercayaan

Mencuatnya kasus ini, kata Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, bakal menimbulkan ketidakpercayaan bagi peserta yakni pekerja.

Karena itu, ia meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan jujur dan membuka data investasi sahamnya kepada publik agar kepercayaan peserta terhadap perusahaan terjaga.

Sebab, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp486 triliun.

“Jadi memang tentunya kalau terbukti ada kerugian investasi ya kalangan pekerja akan mengatakan, ‘kok pengelolaan uang buruh tidak dikerjakan dengan profesional. Artinya muncul ketidakpercayaan,” kata Timboel Siregar kepada BBC News Indonesia.

Namun begitu, sejauh pengamatannya, mayoritas saham yang dibeli BPJS Ketenagakerjaan memiliki fundamental yang baik atau masuk kategori LQ45.

Kendati dari 25 saham tersebut, sembilan di antaranya belakangan terpental dari LQ45 karena harganya jatuh.

Tapi meski harganya turun belum terjadi kerugian lantaran pihak BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan ‘cut loss‘ atau menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga beli.

“Itu namanya unreal loss dan hal biasa, dulu beli harga Rp10.000, sekarang turun. Tapi itu belum loss kalau belum terealisasikan,” ujar Timboel Siregar.

Tindakan korupsi, menurutnya, bisa muncul kalau ada ‘persetujuan di bawah meja’ antara pemilik saham dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan agar membeli saham tertentu demi mengerek harga.

“Misalnya nih perusahaan kategori LQ45 dalam rangka menaikkan sahamnya, minta BPJS beli sahamnya, supaya masyarakat lihat sahamnya bagus dan mengerek harga.

“Itu bisa terjadi tapi harus benar-benar diperiksa dari sisi analisa. Apakah asal-asalan, kalau ada motif begitu ya salah BPJS,” ungkapnya.

Ia pun berharap ke depan, pemerintah dan DPR memilih anggota Dewan Pengawas dengan latarbelakang beragam yakni tidak hanya diisi orang perbankan tapi juga pasar modal.

Sehingga pengawasan menjadi lebih ketat.

“Kita butuh orang pasar modal untuk mengawasi investasi saham dan reksadana. Yang ada saat ini enggak ada orang pasar modal, cuma cuap-cuap doang.”

Apa kata BPJS Ketenagakerjaan?

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, mengatakan pihaknya menghormati proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Kami siap memberikan keterangan secara transparan untuk memastikan apakah pengelolaan investasi sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar Utoh kepada BBC News Indonesia.

Kata dia, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020 mencapai Rp486,38 triliun.

Dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, klaimnya, selalu mengutamakan aspek kepatuhan dan kehati-hatian.

Sepanjang tahun 2020, hasil investasi dari lima jenis seperti surat utang, saham, deposito, reksadana, dan investasi langsung mencapai Rp32,30 triliun.

Namun demikian, investasi terbesar dalam bentuk Surat Utang sebesat 64%, sisanya adalah Saham 17%, Deposito 10%, Reksadana 8% dan investasi langsung 1%.

Khusus untuk investasi saham, ia mengaku, ditempatkan pada saham dengan kategori LQ45 yang artinya memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

“Kualitas aset investasi BPJS sangat baik, terlihat per 31 Desember 2020 sebanyak 98% dari portofolio saham ditempatkan pada saham kategori LQ45.”

‘Harus jadi pelajaran’

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, berharap Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab ia menduga penyelewengan dana investasi ini sudah berlangsung lama.

Dalam beberapa kali rapat pun, ia telah memperingatkan Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar berhati-hati dalam mengelola dana buruh.

“Kita sudah warning berkali-kali sejak ada kasus Jiwasraya dan Asabri dapat setiap rapat dengan Direksi. Karena itu adalah uang pekerja, hak pekerja yang saat pensiun yang dipotong dan dititipkan ke BPJS,” ujar Kurniasih Mufidayati kepada BBC News Indonesia.

Mencuatnya kasus ini, juga akan dijadikan pijakan DPR dalam memilih calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sehingga lebih ketat.

Menurutnya, permasalahan ini tidak akan terjadi jika Dewan Pengawas bekerja dengan teliti.

“Saat fit and proper test Dewan Pengawas dan pasti akan jadi satu kriteria khusus untuk Dewas yang fungsinya mengawasi jangan sampai ada pembiaran.”

“Kita harap kasus ini jadi pelajaran.”

bbc

LEAVE A REPLY