Pemprov Jatim Akan Cairkan Rp518 Miliar BPOPP Sekolah Swasta Secara Bertahap

0
135

Wahid Wahyudi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Foto: Dok/Antara

Surabaya, Nawacita – Pemerintah provinsi Jawa Timur masih menunggu kelengkapan dokumen sekolah swasta yang berhak menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahap pertama di Jawa Timur.

Jatah BPOPP untuk semua sekolah swasta di Jatim mencapai Rp518.051.820.000 yang akan dicairkan secara bertahap, bergantung masing-masing dalam melengkapi persyaratan dokumen pencairan.

Wahid Wahyudi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyebutkan sejumlah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sekolah swasta. Salah satunya proposal pengajuan.

Lembaga pendidikan swasta juga harus melengkapi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rekomendasi penyaluran dana BPOPP 2021, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan pakta integritas.

“Persyaratan itu diperlukan untuk pengajuan SK penetapan Gubernur,” kata Wahid, Sabtu (23/1/2021).

Wahid memastikan, Pemprov Jatim sudah mencairkan BPOPP untuk sekolah negeri. Ada 790 lembaga SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Negeri di Jatim yang menerima.

Besaran BPOPP sekolah negeri untuk periode Januari-Maret tahun ajaran 2020/2021 itu sebesar Rp35.266.161.014. “Sudah masuk ke rekening masing-masing 19 Januari 2021 lalu,” ujar Wahid.

Dinas Pendidikan Jatim kali ini mempercepat pencarian BPOPP di awal triwulan. Pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan di akhir triwulan dinilai mempersulit sekolah.

“Kalau cair di akhir triwulan, biaya harus dipinjami sekolah dulu. Iya kalau punya uang. Kalau tidak? Kan, kasihan. Semoga pencairan lebih awal bisa mendukung pendidikan meski secara daring,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu juga berharap, tidak ada pengurangan alokasi BPOPP tahun ini. Sebab, anggaran dari APBD Jatim sendiri baru dialokasikan untuk enam bulan. Kekurangannya akan diusulkan kembali pada perubahan anggaran.

“Saya harap tidak ada pengurangan, karena kalau ada pasti akan ada keterpaksaan. Karena potensi APBD menurun. Seperti tahun lalu, anggaran difungsikan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

ss

 

LEAVE A REPLY