Ini Pandangan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto Mengenai Calon Kapolri

0
164

Jakarta, Nawacita – Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri untuk gantikan Idham Aziz yang memasuki masa pensiun tanggal 1 Februari 2021

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, usulan calon Kapolri menjadi hak prerogatif presiden. Meski demikian DPR punya kewenangan sesuai amanat undang – undang nomor 2 tahun 2002 untuk menyetujui atau menolak.

Didik menjelaskan idealnya presiden Jokowi punya pertimbangan dan rencana besar ke depan perihal pengusulannya nama Listyo sebagai calon Kapolri. Apakah calon tersebut dinilai layak dalam persepektif managerial Polri baik penataan kelembagaan institusi, penataan SDM dan dengan tugas utama tanggung jawab Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat, dan juga menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

“Mengingat bahwa sesuai dengan pasal 11 Ayat (2) UU 2/2002, pengusulannya nama tersebut presiden harus menyertakan alasannya, maka dari alasan tersebut kita berharap mendapat gambaran tentang harapan dan design presiden terkait dengan managerial Polri ke depan,” terang Didik Mukrianto kepada TIMES Indonesia, Jumat (15/01/2021)

Didik selaku anggota legislatif duduk di komisi III DPR RI telah menindak lanjuti pengusulan presiden tersebut, mengingat ada jeda waktu ditentukan dalam isi klausul UU 2/2002.

Tentu Komisi III akan segara melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPR memberikan penyikapan nama calon Kapolri, apakah persetujuan atau penolakan melalui pandangan mini fraksi-fraksi di Komisi III serta menunggu hasil pandangan akhir fraksi-fraksi pada rapat paripurna.

“Nantinya uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III ini kami akan memvalidasi, memverifikasi dan mengkonfirmasi setiap masukan dan informasi apapun terkait dengan calon Kapolri yang diusulkan Presiden, termasuk setiap informasi, masukan dan partisipasi masyarakat,” sambungnya

Didik mengatakan, melalui uji kelayakan dan kepatutan, potret terkait integritas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, rekam jejak dan komitmennya terhadap keadilan serta keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat akan bisa dinilai.

“Segera setelah melalui Fit and Proper Test. Kami akan bisa obyektif dalam memberikan penilaian atau pendapat. pandangan umum saya percaya bahwa siapapun perwira tinggi Polri yang diusulkan Presiden mestinya adalah bagian dari sosok yang dianggap mumpuni dan mampu oleh Presiden. Yang tidak kalah utama, mudah- mudahan masyarakat sehati dan punya kesamaan cara pandang dengan Presiden,” kata Didik politisi partai Demokrat asal Jawa Timur tersebut

Menurutnya, hadirnya sosok calon kapolri yang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara adil dan utuh sangat penting seperti didamba-dambakan serta akseptabiltas kapolri di masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab kepolisian.

“Saya yakin publik juga punya kepentingan sama dengan Presiden dan DPR untuk memastikan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke depan mempunyai Kapolri yang syarat dengan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi tinggi, serta akseptabel baik di internal polisi sendiri dan juga di masyarakat luas,” ungkapnya

Sebab, menurutnya, tanpa kriteria itu semua mustahil Polri mampu menghadirkan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan memberikan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum yang baik seperti harapan masyarakat luas.

Untuk memenuhi asa itu, calon kapolri harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Kapolri kedepan haruslah sosok memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia;

2) Kapolri kedepan harus mempunyai komitmen utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada Masyarakat. Memastikan posisi Polri sebagai sahabat Masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik;

3) Calon Kapolri kedepan harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan  baik dari dalam maupun luar negeri;

4) Kapolri baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan & ketertiban, menjadi pengayom & pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum. Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri kedepan;

5) Kapolri kedepan harus memiliki akseptabilitas kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik;

6) Dalam konteks Politik & Demokrasi, Kapolri kedepan harus mampu memposisikan polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Times,Ind

LEAVE A REPLY