Gubernur Tegaskan Pasar Boleh Buka Selama PPKM

0
136
Daftar Harga Pangan Akhir Pekan Ini, Cabai Hingga Daging Naik.
Ilustrasi

SURABAYA, Nawacita – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur mulai diberlakukan, Senin (11/1). Namun aturan dalam PPKM dipastikan berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat diberlakuan di pertengahan tahun 2020 lalu.

Hal ini terlihat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19.  Salah satu poinnya adalah pasar tradisional tetap dibolehkan dibuka.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap buka dan dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ia menambahkan sektor esensial yang dimaksud adalah sektor stratagis yang diberikan kelonggaraan dan pengecualian.

“Yaitu sektor kesehatan, sektor energi, sektor logistik, sektor perhotelan, konstruksi, industri strataegis, unit yang bertanggung jawab untuk operasi margasawta, dan trasportasi. Kemudian toko bahan pangan juga dibolehkan tetap buka, lalu juga bank, ATM, kantor asuaransi, vendor IT, media cetak dan elektronik,” ujarnya.

Khofifah  menambahkan aturan yang dikecualikan sama seperti pada Keputusan Gubernur saat PSBB, yakni ada sekitar 11 item sektor yang dikecualikan. Ia menambahkan dalam aturan PPKM tersebut, masih dibolehkan kegiatan jasa layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang. Namun jam operasional kegiatan tersebut harus mengikuti aturan yang ditentukan.

“Untuk Restoran, makan/minum di tempat hanya diizinkan 25 persen. Untuk pusat perbelanjaan atau mall jam operasionalnya hanya sampai dengan pukul 19.00,” tuturnya.

Keputusan Gubernur tersebut juga membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan sistem work from home (WFH) sebesar 75 persen. Sedangkan work from office (WFO)  sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. “Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di semua jenjang dilakukan secara daring atau online. Tidak ada sekolah yang mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” katanya.

Selain itu, tempat ibadah juga diizinkan untuk tetap melaksanakan ibadah, dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dalam Keputusan Gubernur tersebut juga meminta agar 11 daerah yang menerapkan PPKM mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai desa.

Diketahui 11 daerah itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar.

Khofifah juga meminta seluruh bupati/wali kota di Jatim meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya, yang dilakukan Satpol PP kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan kepolisian, TNI sesuai dengan Perda atau Perbup dan Perwali masing-masing. Selain itu, Khofifah juga meminta agar seluruh daerah di Jatim kembali mengaktifkan kampung tangguh sebagai upaya pengendalian Covid-19.

“Selain pengaturan PPKM, bupati dan wali kota di seluruh Jatim kami minta untuk melakukan tindakan pengetatan protokol kesehatan dan memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, mulai tempat tidur, ruang ICU, maupun ruang isolasi dan karantina,” pungkasnya.

radar

LEAVE A REPLY