Ekonomi Desa Diperkuat

0
83
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

JAKARTA, Nawacita – Pemerintah akan memperkuat ekonomi desa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan program-program yang berkaitan dengan pedesaan.

Jokowi meminta kementerian tak membuat program sendiri-sendiri. Program harus terpadu antarkementerian agar hasilnya bisa terlihat dan dirasakan masyarakat pedesaan.

“Gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan dan mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program peningkatan ekonomi desa,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas percepatan peningkatan ekonomi desa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Jokowi lalu mencontohkan bentuk koordinasi dan konsolidasi antarkementerian dalam program peningkatan ekonomi desa. Kementerian Desa, kata Jokowi, harus memastikan dana desa digunakan untuk hal produktif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan infrastruktur dasar, Kementerian Perhubungan menyediakan konektivitas di desa, dan Kementerian Sosial menangani warga yang kurang mampu.

Jokowi menegaskan, pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan memperbaiki strategi transformasi ekonomi desa. Menurut dia, desa menjadi penyangga ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan.

“Desa menjadi buffer karena terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi bukan urbanisasi, tetapi ruralisasi,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar pelaksanaan program padat karya di desa terus dikawal. Sebab, program itu bisa mengurangi beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Untuk memperkuat daya ungkit ekonomi desa, Jokowi ingin agar tiap desa mampu mengembangkan potensi lokal, baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, dan juga industri yang ada di daerah tersebut.

Untuk mendukung desa mengembangkan potensinya, pemerintah pun perlu memberikan fasilitas akses terhadap permodalan, teknologi, maupun pembekalan keterampilan. “Juga didorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke supply chain yang lebih luas, sehingga pelaku usaha di desa-desa bisa naik kelas,” kata Jokowi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menggelontorkan dana Rp 30 triliun dari pagu dana desa 2020 yang difokuskan pada proyek padat karya desa. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, penggunaan dana desa 2020 difokuskan pada tiga program, yaitu desa aman Covid-19, padat karya tunai desa (PKTD), dan bantuan langsung tunai (BLT).

Abdul memerinci, sebanyak Rp 52 triliun dana desa sudah disalurkan ke rekening kas desa. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 11,9 triliun sudah digunakan untuk desa aman Covid-19, PKTD, dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk BLT telah terealisasi Rp 15,4 triliun.

Total dana desa yang sudah terserap mencapai Rp 27,34 triliun. Dengan demikian, kata Abdul, masih ada pagu sebesar Rp 43 triliun yang tersisa. Pagu tersebut dibagi dua, yaitu sebesar Rp 13,06 triliun untuk melanjutkan BLT sampai Desember 2020 dan padat karya desa Rp 30,79 triliun.

“Pagu BLT tidak bisa diutak-atik. Yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi itu ada Rp 30,79 triliun dan ini yang digunakan untuk padat karya tunai desa,” kata Abdul.

Ia mengatakan, padat karya desa akan digencarkan pada Oktober-Desember. Sekitar 50 persen anggaran padat karya dialokasikan untuk pembayaran upah kerja. Artinya, kata dia, proyek padat karya yang dijalankan adalah proyek yang tidak membutuhkan banyak bahan material banyak.

“Minimal 50 persen untuk upah, supaya apa? Supaya penyerapan tenaga kerjanya banyak dan dana yang beredar di masyarakat juga banyak, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Abdul.

Menurut proyeksi Kemendes PDTT, akan ada 7,56 juta pekerja yang terserap dalam program padat karya desa. Saat ini, kata dia, sebesar Rp 11,75 triliun dana padat karya sudah masuk ke rekening kas des dan yang masih dalam proses pencairan Rp 19,40 triliun. “Dipastikan Desember 2020 sudah tercairkan ke rekening kas desa,” katanya.

Mendes mengakui, selama ini belum banyak desa yang menjalankan proyek padat karya. Sebab, sejak digulirkan pada awal 2020, program ini terhambat adanya pandemi yang melanda Indonesia. Setelah itu, program yang difokuskan adalah desa tanggap Covid-19 dan BLT dana desa.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus memutar otak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Strategi peningkatan ekonomi desa dipilih karena diyakini bisa mengungkit ekonomi nasional.

Muhadjir mengatakan, Presiden berpesan agar para menteri menjadikan pandemi Covid-19 momentum untuk melakukan transformasi ekonomi pedesaan. Karena, ungkap dia, selama pandemi ini terjadi fenomena terbalik, bukan lagi urbanisasi, melainkan ruralisasi.

“Orang-orang yang selama ini mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghidupan di kota, berduyun-duyun kembali ke desa. Karena itu pemerintah ingin agar perlindungan sosal di desa juga diutamakan. Lalu, program penanggulangan kemiskinan harus dipastikan tepat sasaran,” kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, Presiden amat menekankan pentingnya sinergisitas antarkementerian. Ia menuturkan, Presiden berharap seluruh kementerian yang memiliki program pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk desa, bisa saling berkoordinasi dan saling bersinergi. Dengan begitu, maka pembangunan desa bisa dilakukan lebih optimal dan percepatan peningkatan ekonomi desa bisa berjalan.

“Berbagai dana berasal dari kementerian jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa. Sehingga beliau mengimbau supaya tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi terintegrasi satu sama lain,” kata Muhadjir.

repblk

LEAVE A REPLY