Pro Kontra Kebijakan Rapid Tes Pada Perwali Surabaya Nomor 33

0
521

Surabaya, Nawacita – Perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 28 menjadi 33 tahun 2020 menuai pro dan kontra. Pasalnya dalam Perwali tersebut mewajibkan pekerja dari luar kota Surabaya untuk melampirkan surat keterangan sudah melaksanakan rapid tes atau swab tes. Serta hasil dari tes tersebut adalah negatif.

Poin ini dikritik oleh Arif Fathoni anggota Komisi A DPRD Surabaya. Menurutnya aturan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Juga tidak berlandaskan kajian akademis yang ada.

“Perwali nomor 33 tahun 2020, Saya menduga miskin kajian akademis. Sebab ada beberapa item yang saya soroti, yakni rapid tes warga di luar kota Surabaya. Ini sangat memberatkan,” katanya saat ditemui di gedung DPRD pada Kamis 16 Juli 2020.

Menurut Fathoni, kewajiban rapid tes sangat memberatkan masyarakat di luar Surabaya. Pasalnya harga rapid tes sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/2875/2020 menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid tes sebesar 150ribu rupiah. Namun di lapangan masih banyak rapid tes yang harganya di atas ketetapan tersebut.

“Sudah menjadi rahasia umum, pandemi mengguncang ekonomi masyarakat. Malah dibebani oleh hal-hal medis yang sebenarnya bisa diambil dari APBD Pemerintah Kota Surabaya,” terangnya.

Lanjutnya, Fathoni mengatakan bahwa rapid tes tersebut tidak akurat. Sedangkan untuk swab tes masyarakat harus merogoh kocek yang cukup tinggi. Oleh sebab itu Politisi Golkar itu menganggap bahwa aturan tersebut tidak masuk akal.

Sementara itu, Windhu Pramono pakar epidemilog UNAIR mengatakan bahwa rapid tes hanya bisa digunakan untuk melihat antibodi. Bukan virusnya. Sehingga rapid tes tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai bukti seseorang tidak terpapar Covid-19. Sehingga kebijakan dari Perwali nomor 33, itu dirasa kurang tepat.

“Rapid tes tidak boleh dipakai untuk menetapkan seseorg terinfeksi atau tidak saat akan melakukan perjalanan. Termasuk juga untuk pekerja dari luar Surabaya,” terangnya.

Di satu sisi, pengamat politik dan kebijakan publik UINSA, Andri Arianto menganggap aturan rapid tes bagus untuk kota Surabaya. Sebab Surabaya Raya sudah menjadi sorotan nasional. Tidak lagi hanya Jawa Timur.

“Presiden saja sampai menggelar rapat khusus untuk Surabaya Raya. Nah sekarang, Surabaya ingin menyelamatkan dirinya. Problemnya kan masyarakat berat untuk membayar,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk masalah biaya rapid tes, Wali Kota Surabaya bisa berkoordinasi dengan Bupati di sekitar Surabaya. Terutama untuk pekerja yang sering keluar dan masuk Surabaya. Sehingga bisa terjadi keseimbangan antara penyelematan ekonomi dan juga kesehatan.

“Ya ibaratnya itu antara pedal gas dan rem harus seimbang. Menyelamatkan warga juga menyelamatkan ekonomi,” tuturnya.

(and)

LEAVE A REPLY