HMI Cabang Langsa : Kartu Kuning untuk Walikota Langsa

0
50
Abdi Maulana Sekretaris Umum HMI Cabang Langsa
Abdi Maulana Sekretaris Umum HMI Cabang Langsa

Langsa, Nawacita – Konstalasi Dinamika Politik di pemerintahan Kota Langsa menjadi acuan perhatian kami hari ini khususnya kader HMI se-kawasan cabang Langsa. Bagaimana tidak, HMI bukan sekedar Himpunan Mahasiswa Islam tetapi Harapan Masyarakat Indonesia. Mengemban Of change dan Of Control, kader HMI terkhusus se-kawasan Cabang Langsa menjadi sebuah integritas keberadaan himpunan ini.

Abdi menyampaikan, Sangat menyanyangkan bobroknya atau sudah tidak rapih lagi manajemen didalam tubuh pemerintah Kota Langsa. Yang dimana ada lebih 8 SKPD Kota Langsa yang sudah tidak tertib ataupun patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang tertua g didalam UUD 1945 maupun aturan lainnya yang berlaku dalam kepatuhan atas belanja daerah terkait infrastruktur ataupun lainnya. Hal ini didasari atas kesalahan yang sama dilakukan secara ber-ulang-ulang kali dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Lebih 8 SKPD Kota Langsa melakukan kesalahan yang sama, seperti (Keledai), Ungkap Abdi.

Kartu Kuning hari ini bentuk etika kami berikan kepada Bapak Usman Abdullah S.E selaku Walikota Langsa atas dasar lebih 8 (Keledai) SKPD Kota Langsa yang hari ini belum move on dari ke-khilafannya. Diantaranya :
1. BPKD
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. DISPORA
4. DISKOPRINDAG
5. DINAS PUPR
6. DINKES
7. (Exs) Kepala Dinas Syariat Islam
8. RSUD Kota Langsa
9. Sekretaris Dewan Kota Langsa
10. PT. PEKOLA

Dinas PUPR, RSUD, BPKD, dan DISPORA menjadi langganan SKPD “Keledai” dalam tubuh pemerintahan Kota Langsa.

Abdi juga sempat kecewa dengan kebijakan Walikota Langsa yang dimana Exs Kadis Syariat Islam di roling menjabat sebagai Kadisdukcapil, beliau telah melakukan kesalahan yang fatal dan berulang, Non-Job seharusnya kebijakan efektif yang harus dilakukan. Dan Abdi juga mempertanyakan kinerja Wakil Walikota Langsa yang kami nilai hari ini sangat menurun dan perlu adanya evaluasi mendalam yang dilakukan Walikota terhadap Wakil Walikota dan 8 SKPD “Keledai” ini.

Hal tersebut dapat menjadi sebuah acuan dan referensi untuk bapak Walikota yang terhormat lakukan, untuk menghindari terulangnya case-case permasalahan di tubuh pemerintahan Kota Langsa agar tidak terjadinya defisit anggaran maupun menjadikan Kota Langsa menjadi lebih baik. Dan juga hal ini untuk menghindari adanya Kartu Merah yang kami keluarkan dan gejolak unjuk rasa kader HMI se-kawasan Cabang Langsa pasca beberapa tahun lagi bapak menghabiskan masa pengabdiannya dan kami berharap bapak bersikap demikian. Apabila ada kebijakan pembodohan mengatasnamakan Rakyat, kami kader Himpunan Mahasiswa Islam siap menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat. Pungkas Abdi.

LEAVE A REPLY