KPAI Usul Internet Gratis-Jam Belajar Pendek

0
198
Komisioner KPAI Retno Listyarti
Komisioner KPAI Retno Listyarti

Jakarta, Nawacita – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan sejumlah catatan evaluasi terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi virus Corona. KPAI meminta agar internet digratiskan di jam belajar hingga memperpendek jam belajar agar tidak membebani siswa.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi nasional yang membahas evaluasi perbaikan PJJ bersama Kemenag dan Kemendikbud. KPAI juga bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi PJJ.

“Kami juga kirim surat, KPAI bersurat ke Presiden terkait bagaimana evaluasi PJJ dan perbaikan PJJ ketika kondisi sekolah belum dibuka dan PJJ akan diperpanjang,” ujar Retno dalam rapat di Komisi X DPR, Kamis (25/6/2020).

Retno mengatakan KPAI memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan belajar daring. Salah satunya agar internet digratiskan di jam belajar siswa.

“Menggratiskan internet. Ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemkominfo, itu juga dengan Pak Presiden tentunya dalam rapat terbatas. Karena kami mendukungnya karena ini jadi masalah juga. Dan penggratisan internet ini kami dorong adalah pada Senin sampai… pada jam-jam PJJ saja, yaitu Senin sampai Jumat. Mungkin jamnya bisa 5-6 jam sehari,” ujarnya.

Selain itu, Retno meminta agar jam belajar daring di rumah diperpendek. Ia juga meminta guru lebih fleksibel, terutama dalam memberikan tugas, agar tidak memberatkan anak.

“Jam belajar kami dorong untuk diperpendek. PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah, tapi sebaiknya menyusun jam belajar jadi efektif. Kami usulkan untuk SD itu cukup satu (jam) dalam satu hari, SMP dua, SMA-SMK bisa tiga (jam). Dan untuk ujian, karena ini adalah daring, seharusnya tidak ditentukan jamnya. Kemarin kami dapat pengaduan, ada orang tua punya tiga anak, ketiga anak itu semua ujian bareng padahal alatnya satu,” ungkap Retno.

“Berdasarkan itu, tentu kami mendukung agar PJJ ini jam belajarnya sama, diperpendek. Guru harus fleksibel dalam proses PJJ, termasuk mengumpulkan tugas dan ulangan dan ujian. Karena ini yang memberatkan anak-anak,” imbuhnya.

Retno juga menyarankan agar kompetensi dasar di Kurikulum 2013 bisa dikurangi dan dipilih yang esensial. Selain itu, KPAI merekomendasikan penggunaan dana desa untuk pendidikan di masa pandemi ini.

KPAI juga melakukan survei tentang pembukaan kembali sekolah di zona hijau. Retno menyebut mayoritas orang tua menolak sekolah dibuka lagi karena kasus Corona masih tinggi.

“Hasilnya, 66 persen orang tua menolak sekolah dibuka. Kemudian 63 persen siswa menerima sekolah dibuka, dan 54 persen guru setuju. Karena tidak efektif akses kepemilikan gawai atau kuota, internet dan lain-lain, kurikulum yang masih begitu berat tidak disederhanakan. Surat edaran Mendikbud yang tidak jelas. Guru bingung, kemudian kompetensi guru yang rendah,” ujar Retno.

“Kemudian data untuk alasan yang tidak setuju sekolah dibuka mayoritas karena kasus masih tinggi. Data IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pun mendukung itu,” sambungnya.

Retno menyebut, jika nantinya sekolah dibuka, perlu dilakukan tes PCR terlebih dulu. Namun, menurutnya, sekolah tidak perlu dibuka jika belum siap.

“Agar siswa menghindari jalan-jalan, pakai protokol kesehatan kalau belum siap. Jangan dibuka dulu sekolah,” tandasnya.

Detik.com

LEAVE A REPLY