Akademisi Sebut Statmen Jokowi di Grahadi Sebagai Alarm Pengingat

0
268

Surabaya, Nawacita – Pada lawatannya ke Gedung Grahadi Jawa Timur (Jatim) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penularan kasus Covid-19 di daerah Jatim bisa ditekan dalam dua pekan mendatang. Jokowi juga meminta angka R0 dan atau Rt penularan virus juga bisa turun. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai kondisi suatu daerah dianggap membaik bila bisa menurunkan interval angka tersebut di bawah 1.

Hal tersebut ditanggapi oleh Andri Arianto selaku akademisi FISIP UIN Sunan Ampel. Menurutnya permintaan dari presiden ke tujuh itu adalah wajar. Sebab hal tersebut dianggap tidak terlalu darurat. Namun tetap dalam koridor pengingat.

“Presiden menekankan R0 dan Rt menurut saya ini pesan pengingat saja untuk 14 hari kedepan. Bukan sesuatu darurat, yang darurat adalah statmen presiden mengenai manajemen setara,” ungkapnya pada kamis 25 Juni 2020.

Lanjutnya Andri sapaan akrabnya menjelaskan bahwa sebenarnya Presiden lebih menekankan pada dua subjek. Yakni antara kesehatan dan ekonomi. Lalu Presiden menekankan koordinasi di wilayah Surabaya Raya dan juga harus memiliki standar manejemen yang setara.

“Presiden jelas memberikan sesuatu yang normatif untuk menghentikan polemik dan sangat bagus. Seolah-olah ini menjadi polemik besar padahal ini tidak ada. Penanganan manajemen setara dan seimbang,” jelasnya.

Ditanya terkait kondisi interval di Surabaya, Andri mengatakan bahwa tingginya angka Covid-19 di Surabaya akibat dari banyaknya warga yang melakukan tes masal. Sehingga untuk membandingkan dengan daerah lain, juga harus dilihat dari seberapa seringnya daerah lain yang melakukan rapid tes atau swab masal.

“Statmen Presiden hanya menekankan saja tingginya terkait angka, kemudian 14 hari kedepan ini di optimalkan untuk manajemen bersama. Surabaya melakukan test massal maka terkesan tertinggi, lalu Sidoarjo dan Malang bagaimana misalkan. Lah ini juga harus setara manajemen. Tidak hanya untuk kota Surabaya tetapi juga untuk seluruh masyarakat dan protokol kesehatan harus diperhatikan,” ujarnya.

Andri juga mengatakan bahwa untuk kota Surabaya sudah mengambil inisiatif untuk menggodok dan menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali). Dimana hal itu bisa sebagai landasan terkait kebijakan yang akan diambil Pemkot untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Saya kira Surabaya sudah merespon dengan Perwali itu, pelaksanaan kita amati bersama, bila ada kekurangan itu hal yang wajar. Nanti kita perbaiki bersama karena ini beban bersama,” tukasnya.

Selain itu, Ia juga meminta kepada Pemerintah agar tidak saja melaksanakan New Normal. Namun juga memiliki konsepan New Hope atau harapan baru. Dimana ada jaminan penanganan keselamatan warga Surabaya dari Covid-19, juga ada sosialisasi yang masif untuk mendorong perekonomian warga kembali normal.

“Pertama, pemerintah harus bisa menjamin pelaksanaan protokol kesehatan. Dalam rangka keselamatan warga Surabaya agar bisa keluar dari ancaman Covid-19. Kedua, pemerintah juga harus mulai menggalakan sosialisasi dalam pembangkitan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tenang dan semangat dalam menghadapi pandemi ini,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY