KPAI Terima Pengaduan PPDB Daring, Masalah Teknis Mendominasi

0
154
Foto : Komisioner KPAI Retno Listyarti
Foto : Komisioner KPAI Retno Listyarti

Jakarta, Nawacita – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sejumlah laporan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Aduan didominasi kendala teknis pemohon saat melakukan pendaftaran secara daring.

KPAI mencatat sedikitnya ada 15 aduan yang datang dari masing-masing jenjang pendidikan, di antaranya jenjang TK mendaftar ke SD sebanyak 5 kasus, SD ke SMP ada 2 kasus sementara jenjang SMP menuju ke SMA sedikitnya 8 kasus.

“Pengaduan didominasi masalah teknis yaitu mencapai 10 kasus atau 66,66 persen, dan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus atau 33,33 persen. Itu semua dari Pengaduan PPDB yang diterima KPAI mulai 27 Mei sampai dengan 10 Juni 2020 sebanyak 15 pengaduan,” tutur Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam diskusi daring, Kamis (11/6).

Retno merinci wilayah pengaduan datang dari 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota. Beberapa aduan teknis yang dikeluhkan seperti faktor keberatan usia pendaftaran yang menjadi salah satu indikator seleksi PPDB di DKI Jakarta.

Adapula warga yang keberatan karena harus menyertakan surat keterangan domisili sudah satu tahun bertempat, sementara prosedur pengurusan surat terbatas dan terkendala situasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kesulitan akses login situs pendaftaran juga banyak dikeluhkan. Retno juga mengungkapkan kisah aduan sebuah keluarga yang kebingungan terkait prosedur pengiriman berkas, pasalnya mereka telah menjalani masa isolasi di RS Darurat Wisma Atlet.

“Keluarga inti yang diisolasi di RS Covid Wisma Atlet Jakarta kebingungan mendaftar karena seluruh berkas anaknya ada di rumah, sementara mereka sekeluarga diisolasi di RS,” kata Retno.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyatakan sikap dukungan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait keberlanjutan sistem zonasi pada PPDB tahun 2020/2021 ini.

Seperti tahun sebelumnya, PPDB tahun ini juga ada empat jalur penerimaan peserta didik. Empat jalur itu adalah sistem zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua atau anak guru.

Retno menyatakan sistem zonasi mampu memberikan akses kepada seluruh anak Indonesia untuk menikmati pendidikan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi, nilai Ujian Nasional, dan tidak bertumpu hanya pada kecerdasan akademik.

“KPAI melakukan posisi dukungan PPDB sistem zonasi, bahkan yg sebelumnya sudah mencapai 80 persen, kemudian diturunkan menjadi 50 persen, di era pak Nadiem, itu sebenarnya sesuatu yang kami sayangkan,” tuturnya.

Retno mengungkapkan sistem zonasi dapat menghapuskan kelas serta menghapus secara otomatis label favorit dari beberapa sekolah. Harapannya seluruh sekolah memiliki kualitas yang setara sehingga tidak menimbulkan diskriminasi baik bagi para calon pendaftar kelak maupun sistem pengajaran di dalamnya.

“Angka tawuran pelajar juga bisa diturunkan oleh zonasi, karena selama ini tawuran kerap dipicu oleh perjumpaan anak-anak berbeda sekolah di perjalanan dan di kendaraan umum menuju dan pulang sekolah,” tambahnya.

Dalam diskusi yang sama, staf Kemendikbud fasilitator bantuan hukum Sopha Julia turut memaparkan alasan sistem zonasi masih diberlakukan hingga saat ini. Menurutnya Sistem PPDB Zonasi mampu menghapus ketidakadilan bagi anak kurang mampu dan meminimalisasi siswa yang terpaksa indekos atau terpisah dengan orang tuanya.

Selain itu, sistem PPDB zonasi menurutnya mampu membuat guru yang kurang termotivasi menjadi lebih bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Serta, poin paling penting menurutnya sistem itu mampu memastikan hilangnya praktik kotor di lingkup pendidikan.

“Menghilangkan suburnya praktik jual beli kursi dan pungli,” kata Sopha.

Terkait kendala daring dalam proses PPDB tahun ini, Sopha mengaku pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di daerah yang rentan kurangnya akses komunikasi sejak bulan lalu.

“Bagi daerah belum mampu PPDB secara daring, maka mereka dapat mengirimkan surat ke Pusdatin, [meminta] bantuan teknis agar mereka bisa melaksanakan PPDB secara online,” ujarnya.

CNNIndonesia.com

LEAVE A REPLY