Kenaikan Iuran BPJS: Perlindungan Kesehatan Rakyat vs Kesehatan Bisnis Pengelola

0
87

Nawacita – Perpres Nomor 64 tahun 2020 mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS telah dikeluarkan. Untuk peserta kelas I dan Kelas II siap-siap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar iuran BPJS kesehatan.

Filosofi asuransi kesehatan adalah gotong royong untuk menanggung beban kesehatan secara bersama-sama, jadi salah satu hak rakyat yang mendasar tentang kesehatan sesuai dengan UUD 1945, bisa terlindungi.

Problemnya, kenaikan iuran kesehatan ini terjadi ketika pandemi Covid19 sedang melanda Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Q1 2020 hanya 2,97%, bahkan Q2 ini diprediksikan mendekati 0%. Di sisi lain, rata-rata inflasi terjadi di angka 2,9%.
Angka ini menunjukkan, sedang terjadi reduksi tingkat kesejahteraan rakyat.
Ability to pay masyarakat sedang terkonstraksi.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini kecenderungannya adalah karena tidak seimbangnya neraca pengelola. Masih lebih banyak uang keluar daripada uang masuk.
Tetapi kita kadang lupa mengkritisi, bagaimana pengelolaan secara bisnisnya, apakah ada inefisiensi di internal pengelola, apakah ada analisa tagihan kesehatan yang over dari rumah sakit.

Terlalu complicated kalau membedah penanganan pengelolaan dana ini. Tapi, intinya, neraca belum seimbang sehingga membutuhkan dana lebih banyak masuk.
Atau disebabkan karena memang kesadaran pembayaran iuran BPJS kesehatan ini masih rendah? Willingness to pay masyarakat menjadi kunci arus uang masuk ke pengelola.

Dengan segala kompleksitasnya, kenaikan BPJS di tengah pandemi, cenderung kurang tepat waktunya dan kurang menunjukkan empati pemerintah terhadap kondisi rakyat.

Dengan melihat realitas yang ada, kita jadi berfikir ulang: BPJS kesehatan ini, instrumen untuk menjamin kesehatan rakyat, atau sekedar pengelolaan bisnis an sich?

Jakarta, 17 Mei 2020
Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi)

LEAVE A REPLY