RUU PDP Belum Mengatur Sanksi Terhadap Lembaga Negara

0
178

Jakarta, Nawacita – Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya mempertanyakan belum diaturnya sanksi terhadap lembaga negara jika terjadi penyalahgunaan data pribadi warga, di dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Willy mengingatkan bahwa jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (abuse of power).

“Dalam RUU yang sudah masuk ke DPR, hal itu belum diatur. RUU PDP hanya mengatur sengketa antar pribadi dan sengketa pribadi dengan korporasi,” kata Willy dalam rapat tersebut yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/2/2020).

Menurut dia, pengaturan sanksi bagi lembaga negara itu amat penting, karena menyangkut hal yang paling mendasar dalam isu perlindungan data pribadi. Baginya, kedaulatan diri pribadi harus menjadi semangat utama RUU tersebut, bukan data pribadi sebagai komoditas semata.

Willy lantas mengingatkan, dalam kasus pembobolan rekening wartawan senior dengan menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pihak yang disinyalir paling bertanggung jawab.

Dari kasus itu, lembaga negara juga berpotensi melakukan penyalahgunaan data pribadi warganya. Apalagi saat ini banyak lembaga negara yang memiliki data pribadi warga, seperti Kemkominfo, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan sebagainya.

“Jadi RUU ini juga harus menekankan bagaimana antisipasi terhadap penyalahgunaan lembaga negara atas data pribadi warganya, itu disiapkan. Jangan sampai kedaulatan warga terlanggar, meski atas nama negara,” ujar politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

Selain itu, Willy juga menyampaikan perlunya dibentuk sebuah lembaga yang secara khusus bertindak sebagai regulator dan pengawas dalam rangka pelindungan data pribadi ini. Keberadaan lembaga ini bersifat independen seperti lembaga-lembaga lainnya.

“Seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan lain-lain. Lembaga independen yang dibentuk oleh negara. Ini saya kira perlu dipertimbangkan keberadaannya,” tutur dia.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Yan Permenas. Dimana dia pun menyoroti dalam RUU PDP ini harus ada ‘people security’ yang seimbang, agar negara tidak bisa mengakses data pribadi rakyatnya sesuka hati.

“Keseimbangan itu perlu. Warga negara berhak mendapat perlindungan datanya akan tetapi pemerintah juga perlu batasan agar tidak mengakses data warga negara atau mengintervensi dengan seenaknya,” kata Yan ditempat yang sama.

Mengenai isu dibentuknya lembaga independen atau pengawas sebagai badan yang mengawasi penggunaaan data pribadi oleh pemerintah. Menurutnya, kemungkinan bisa terjadi sesuai proses pembahasan lebih lanjut, karena draf RUU PDP sedang diteliti oleh Komisi I DPR RI.

“Nanti kita lihat proses perjalanannya. Kan nanti bisa di revisi. Kalau memang dianggap perlu, maka bisa dibentuk lembaga independen untuk mengawasi dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang,” ucap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

RSA

LEAVE A REPLY