DPR Pastikan Revisi Salah Ketik di RUU Omnibus Law Cipta Kerja

0
195

Jakarta, Nawacita – Pihak DPR RI bersama dengan pemerintah dipastikan akan merevisi kesalahan ketikan yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yang sempat menjadi polemik di tengah masyarakat beberapa hari terakhir.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dia pun memaklumi jika ada kesalahan ketik di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Menurut politikus Partai Gerindra ini, selagi masih berbentuk draf, maka perbaikan masih bisa dilakukan.

“Dalam draf itu kan ada kesalahan ketikan, oleh karena itu, nanti kita pasti kasih kesempatan memperbaiki, atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Dia melanjutkan, hingga saat ini DPR bersama pemerintah belum menjadwalkan pembahasan RUU tersebut. Dalam pekan ini, kemungkinan akan dilaksanakan rapat pimpinan (rapim). Setelah itu akan dijadwalkan untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

“Kemudian untuk jadwal pembahasan dengan pemerintah itu setelah kita bamuskan setelah rapim. Saya harap dalam rapat itu nantinya bisa ditemukan solusi dari seluruh hal yang bersifat kontroversial. Mari kita sama-sama mengamati proses pembahasan,” ujarnya.

Sebelumnya sejumlah pasal yang ada di dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah banyak mendapat kecaman dari masyarakat, salah satunya perihal pemberian kewenangan mengubah undang-undang (UU) dengan peraturan pemerintah (PP).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun meluruskan bahwa pasal dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah UU melalui PP, adalah keliru. Dia menduga ada kesalahan dalam penulisan pasal.

“Ya enggak bisa dong PP melawan Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan itu. Itu tidak perlu direvisi karena nanti di DPR nanti akan diperbaiki. Teknis. Tidak mungkin lah sekonyol itu,” kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD pun menyatakan hal senada. Dimana dia mengakui terdapat kekeliruan dalam penyusunan naskah di pasal 170 yang menyatakan PP dapat digunakan untuk mengubah UU.

“Ya itu hanya salah ketik sebenarnya. Artinya keliru. Sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan, bahwa yang bisa mengubah Undang-Undang (UU) itu hanya UU. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya,” tukas dia.

RSA

LEAVE A REPLY