JAKARTA, Nawacita – Pemerintah akan mengevaluasi keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Mereka menargetkan akan menentukan kesepakatan dalam sidang kabinet. Diketahui, alokasi otsus untuk dua provinsi Indonesia bagian timur tersebut akan berakhir pada tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, sampai saat ini, pemerintah belum membuat keputusan mengenai dana otsus Papua dan Papua Barat maupun aliran dana otsus secara keseluruhan. “Kita lihat jumlah, efektivitas, mekanisme, semua untuk dievaluasi,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (10/2).
Sri menuturkan, Kemenkeu sebagai bendahara negara tidak dapat membuat keputusan sendiri mengenai otsus mengingat cakupan isunya yang luas. Pihaknya berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga lain, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penanggung jawab pemerintah daerah.
Hasil evaluasi Kemenkeu dengan Kemendagri itu akan disampaikan di sidang kabinet. “Langkah ke depan, juga secara politis, ditetapkan di kabinet sesudah mendengar masukan seluruh menteri,” ucap Sri.
Selain masa penyaluran akan habis, evaluasi dana otsus Papua dan Papua Barat juga dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi di Papua yang terus kontraksi sejak kuartal terakhir 2018. Saat itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kamis (6/2), ekonomi Papua tumbuh negatif 17,95 persen, meskipun secara full year, pertumbuhannya masih 7,37 persen.
Kondisi semakin memburuk pada tahun lalu. Sepanjang 2019, ekonomi Papua kontraksi 15,72 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada kuartal kedua tahun lalu, di mana ekonomi Papua tumbuh negatif hingga 23,91 persen.
repblk
•
 untuk Papua dan Papua Barat.){kind=link}