Kalangan Universitas Diharapkan Beri Masukan Soal RUU Omnibus Law

0
160
Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Jakarta, Nawacita – Kalangan universitas diharapkan bisa ikut memberi masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang dalam waktu dekat bakal digodok oleh pihak DPR RI dan pemerintah sebelum disahkan menjadi UU.

Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menghadiri Dies Natalies ke-70 dan Wisuda Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

“Apa Omnibus Law, apa manfaatnya, bagaimana melakukannya? Akan dilakukan seperti apa? Tentu saja dalam fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR, kami berharap bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari tokoh, akademisi, namun tentu saja dari universitas,” kata Puan.

Pihak legislatif, lanjut Puan, terbuka dengan semua masukan dari masyarakat agar RUU Omnibus Law bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena itu, dia meminta agar pihak UI bisa ikut mengawal proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut.

“Kami akan membuka diri untuk bisa mendapat masukan semua pihak yang terkait dengan Omnibus Law ini, agar semuanya yang akan dilakukan nantinya tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dialik pembentukan omnibus law. Menurutnya, ini dilakukannya guna memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai sudah terlalu banyak.

Jokowi mengatakan, banyak aturan di Indonesia yang tumpang tindih. Menurutnya, ada 8.451 aturan di tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah. Banyaknya aturan tersebut, mengekang ruang gerak pemerintah. Hal itu lebih lanjut menghambat kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.

“Kita mengalami hiper regulasi, obesitas regulasi. Banyaknya aturan ini juga mempersulit Indonesia dalam memenangkan kompetisi dengan negara lain. Ini membut kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri, terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas,” kata Jokowi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Untuk diketahui, ada dua omnibus law yang sedang dikerjakan yakni mengenai cipta lapangan kerja dan perpajakan. Menurut Jokowi, keduanya akan segera disampaikan kepada pihak DPR RI, untuk bisa segera dibahas bersama.

RSA

LEAVE A REPLY