Whisnu Tolak Harga Retibusi GBT yang Diajukan Dispora

0
200

Surabaya, Nawacita – Naiknya rencana harga retibusi penggunaan stadion Gelora Bung Tomo (GBT) menuai protes dari Persebaya. Pasalnya harga yang dipatok untuk peminjaman sehari mencapai angka 444 juta 623 ribu rupiah. Angka tersebut dianggap Persebaya terlalu mahal untuk stadion yang hanya mampu menampung 50 ribu pasang mata.

Whisnu Sakti Buana selaku ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya juga menganggap harga tersebut tidak masuk akal. Menurutnya pendapatan asli daerah (PAD) GBT memenuhi target, ketika klub sepak bola berjulukan bajul ijo itu bermain di sana sejak tahun 2017. Sebelumnya GBT tidak pernah melampaui target PAD sampai Persebaya bermain di tempat itu.

“Target PAD GBT terpenuhi, saat Persebaya menggunakan stadion (GBT),” ujarnya di kantor DPRD Surabaya, Senin (27/1).

Selain itu laki-laki yang juga menjabat sebagai wakil walikota itu menolak tarif peminjaman stadion GBT jika memakai sistem tiap jam. Sedangkan tiap jamnya direncanakan terkena tarif sebesar 30 juta perjamnya. Dengan asumsi pertandingan sepakbola menghabiskan waktu selama 3 jam. Ia merasa dalam sebuah pertandingan sepak bola bisa saja terjadi hal-hal tidak terduga. Sehingga menyebabkan kemoloran waktu. Lalu ditakutkan akibat molornya malah justru menambah beban khususnya Persebaya saat bertanding.

“Kalau menghitung itu juga harus jelas. Jangan perjam dengan asumsi permainan sepak bola tiga jam. Lalu kalau ada kejadian yang tidak diingin lalu molor seperti apa? Kan jadi masalah,” ungkapnya.

Laki-laki yang akrab disapa Whisnu ini berujar bila retibusi peminjaman stadion naik otomatis harga tiket juga niak. Ia menilai akan merugikan pendukung Persebaya. Terutama Bonek mania yang kebanyakan juga warga Surabaya.

“Logikanya bila retibusi naik, harga tiket juga naik. Kan kasian para pendukung. Masa kita gitukan warga. Padahal Persebaya juga termasuk hiburan warga Surabaya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sudah seharusnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya mendukung Persebaya. Walaupun status Persebaya adalah perseroan terbatas.

“Dispora seharusnya itu mendukung Persebaya. Sebab Persebaya ini kan ikon dari kota Surabaya. Masa dipersulit kan kasian,” imbuhnya.

Selain itu Eko Sugitario Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Surabaya menganggap bila usulan retibusi ini tetap dilanjutkan dan menjadi Peraturan Daerah(Perda) maka produk hukum ini dinilai cacat. Sebab tujuannya Perda ini agar menyejahterahkan rakyat. Apalagi Persebaya merupakan ikon kota Pahlawan dan digemari rakyat Surabaya.

“Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Kalau mau membuat peraturan juga harus diperhatikan sosiologis, filosofis. Tidak hanya yuridis saja,” paparnya.

Di sisi lain, Afghani Wardhana selaku kepala Dinas Pemuda dan Olahraga merasa tarif yang diusulkan sudah sesuai harga pasaran. Ia mengklaim telah mendatangkan tim penilaian untuk menghitung tarif retribusi yang cocok.

“Menurut kami ini (usulan tarif retibusi,red) masih relevan. Kami menyampaikan secara hitung-hitungannya masih proposional,” akunya.

(and)

LEAVE A REPLY