Tanah SHM Jadi Surat Ijo, Warga Bogen Datangi DPRD

0
327

Surabaya, Nawacita – Temuan adanya sertifikat hak milik (SHM) tanah warga wilayah Bogen yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Chandra menjadi sorotan dewan Komisi C DPRD Surabaya. Lantaran sertifikat tersebut sudah diterbitkan sejak tahun 1972. Namun lahan tersebut diakui sebagai aset atau surat ijo milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Chandra selaku pemilik SHM merasa keberatan atas klaim Pemkot terhadap tanahnya. Menurutnya Ia merasa sudah membayar lunas segala administrasi yang dibuat tahun 1972. Selain itu Ia juga mengaku tidak pernah membayar retibusi selain pajak bumi dan bangunan (PBB) saja.

“Kami bayarnya cuma PBB. Tidak ada retibusi,” akunya.

Sedangkan Agoeng Prasodjo anggota Komisi C DPRD Surabaya meminta BPN harus bertanggungjawab atas terbitnya sertifikat tersebut. Menurutnya Pemkot dan BPN saling lempar terkait permasalahan ini.

“Harusnya BPN bertanggungjawab apa yg dia keluarkan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan Pemkot sendiri menyerahkan peta saja sebagai bukti. Tetapi pada peta itu tidak disebutkan secara spasifik. Kalau itu haknya warga maka Pemkot harus melepaskannya sesuai surat SHM yang dimiliki Warga.

“Jadi BPN itu melemparkan ke pemkot, pemkot hanya menunjujan peta saja tidak spesifik tempatnya,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan bahwa tanah tersebut sudah sesuai dengan peta yang ada di inventaris Pemkot. Sedangkan terkait permasalahan ini, wanita yang akrab disapa Yayuk itu menduga adanya kesalahan administrasi BPN saat SHM diterbitkan. Untuk saat ini Ia mengaku hanya menjalankan apa yang sudah tercatat di DPBT.

“Tanah itu tercatat di inventaris barang milik daerah. Kami di Dinas tanah punya peta. Ini peta lama yang disusun Dinas pada saat itu,” tukasnya

(and)

LEAVE A REPLY