Citra Negatif DPR, La Nyalla dan Puan Maharani

0
412
Gedung DPR/MPR RI.
Gedung DPR/MPR RI.

JAKARTA, Nawacita – Tiga pimpinan parlemen masing-masing DPR, DPD, dan MPR baru saja dilantik untuk periode 2019-2024. Sebagian besar dari mereka merupakan wajah lama di Senayan kecuali Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti yang lebih dikenal sebagai pengusaha ketimbang politisi.

Ketua DPR Puan Maharani pernah memimpin Fraksi PDI Perjuangan di DPR sebelum menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) merupakan mantan Ketua DPR.

Meski ketiga lembaga negara tersebut setara dalam kedudukannya dalam sistem ketatanegaran dengan tugas pokoknya masing-masing, namun disadari atau tidak lembaga DPR lebih  banyak mendapat sorotan akhir-akhir ini.

Buktinya, aksi-aksi demo mahasiswa lebih menyasar para anggota DPR ketimbang anggota DPD yang sama-sama menjadi anggota MPR.

1. Citra Negatif DPR

Bagaimana tidak. Kewajiban dan tanggung jawab moral anggota DPR periode 2019-2024 tidak saja berat, namun mereka juga harus bekerja lebih keras untuk mengangkat citranya yang masih terpuruk di mata publik. Meski ada perbaikan, akan tetapi kinerja legislatif DPR dinilai masih kedodoran dengan banyaknya produk legislasi yang kontroversial dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Puan Maharani Ketua DPR, Catatan Sejarah Trah Soekarno

Citra DPR pada periode sebelumnya meninggalkan kesan negatif bahkan buruk khususnya terkait dengan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUKPK), dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RHUHP). Citra ini kian sulit dihindari karena DPR periode sebelumnya sempat dipimpin tiga kader Partai Golkar secara bergantian.

Sebelum dipimpin Bamsoet, DPR pernah dipimpin mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin karena Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP. Karena itulah Novanto harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketua DPR.

Karena itu, sebanyak 711 anggota MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD mau tidak mau turut terkena imbas citra negatif tersebut.

2. Akankah Puan Harapan Baru?

Karena itu, tampilnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR sekaligus memecahkan rekor wanita pertama yang memimpin parlemen, diharapkan mampu memberikan secercah harapan. Meski ada secercah harapan, namun harapan itulah yang harus diwujudkan oleh putri mendiang mantan Ketua MPR Taufik Kiemas tersebut.

Di bawah bayang-bayang ayahnya yang dikenal sebagai sosok negarawan, dan ibunya, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, tanggung jawab moral Puan memang cukup berat. Maklum, DPR tidak terlepas dari berbagai intrik politik hampir dalam setiap keputusannya.

Selain itu, rekam jejak Taufik Kiemas semasa menjabat sebagai Ketua MPR 2009–2014, sangat baik. Tidak saja memiliki kepiawaian politik, Taufik sangat dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan politik di Senayan.

Gagasan “Empat Pilar MPR” pun lahir di tengah kegersangan pengamalan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas prakarsa Taufik Kiemas.

3. Teladani Taufik Kiemas

Tidak salah kalau sosialisasi empat pilar itu hadir untuk menyejukkan kehidupan berbangsa di tengah menguatnya gerakan radikalisme dan intoleransi beragama. Tidak salah kalau pakar komunikasi politik Lely Arrianie menilai optimistis citra DPR akan kembali membaik kalau Puan mampu meneladani kepemimpinan Taufik Kiemas.

“Jadi, ada harapan baru DPR RI dengan dipimpin oleh seorang perempuan Puan Maharani. Akan tetapi dia harus meneladani ayahnya jika ingin kepemimpinannya dan citra DPR baik di mata rakyat,” ujarnya.

Baca Juga: Puan Maharani, Perempuan Pertama Jadi Ketua DPR

Lely percaya, sebagai lulusan jurusan Komunikasi Massa di Universitas Indonesia (UI), Puan bisa bekerja sekaligus berkomunikasi baik dengan wartawan. Apalagi Puan juga pernah bekerja di lingkungan eksekutif sebagai menteri yang menjadi mitra DPR.

Karena itu juga, Puan diharapkan mampu mengawal kinerja DPR terkait tugas legislasi, penganggaran maupun pengawasan.

Hanya saja, tentu tidak fair kalau hanya berharap dari Puan, kinerja DPR juga sangat bergantung pada para anggotanya. Untuk itu, Lely menyarankan agar para anggota DPR belajar dari periode sebelumnya jika tidak ingin citranya bertambah buruk di mata rakyat.

Apalagi, semua jabatan eksekutif maupun legislatif diatur oleh partai politik. Artinya, jika partai politik dan para anggota DPR mengulangi kesalahan masa lalu dan membuat tindakan blunder dalam membahas undang-undang, dikhawatirkan mahasiswa akan kembali mendemo DPR.

4. Bamsoet dan MPR

Lain halnya dengan MPR di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Banyak kalangan tidak meragukan kepemimpinannya memimpin lembaga negara tersebut.

Sosok politisi yang pernah menjadi Ketua Komisi III DPR itu cukup memiliki prestasi dengan berbagai inovasi untuk menjadikan DPR modern dan terbuka. Salah satu legacy yang ditinggalkan Bamsoet adalah ajang “Lomba Kritik DPR” yang dilakukan dalam berbagai bentuk setiap tahun.

Namun demikian. Bamsoet masih tetap saja sulit untuk mengangkat citra DPR akibat sejumlah anggotanya terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Bamsoet Terpilih Jadi Ketua MPR Periode 2019-2024

Bagaimanapun juga, kini Bamsoet tentu tidak akan banyak lagi melakoni tugas Kedewanan seperti yang dia jalani selama ini. Salah satu tugas MPR yang menonjol adalah lebih banyak menjalankan tugas sebagai negarawan, bukan politisi.

Bamsoet dan sembilan Wakil Ketua MPR lainnya akan bertugas melanjutkan program sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” seperti yang digagas Taufik Kiemas sebagai salah satu tugas pokok mereka selain melakukan amandemen konstitusi dan tugas-tugas lainnya

5. Bagaimana dengan DPD dan La Nyalla?

Sementara itu, terkait DPD yang dipimpin oleh La Nyalla Mattalitti, masih agak sulit untuk memberikan penilaian karena selain kontroversial, sosoknya tidak banyak dikenal di dunia perpolitikan. Apalagi La Nyalla baru untuk pertama kali terpilih menjadi anggota legislatif.

Hanya saja Lely berharap politisi asal daerah pemilihan Jawa Timur itu mampu menghapus citra seolah-olah para senator tersebut menikmati jabatan mereka di Jakarta. Padahal, seharusnya mereka berada di daerah untuk mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah mereka masing-masing.

Baca Juga: Menang Voting, La Nyalla Resmi Ketua DPD RI

“Tapi, buktinya mereka malah berkantor dan tinggal di Jakarta. Sulit ya,” kata Lely pesimistis. Akan tetapi, penilaian negatif atas La Nyalla keluar dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga tersebut menilai terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua DPD periode 2019-2024 merupakan bukti bentuk adanya politik transaksional.

6. Politik Transaksional

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan bahwa politik transaksi itu tidak berarti bahwa terdapat politik uang melainkan dapat berbentuk bagi-bagian jabatan.

Donal berpendapat sebagai Ketua DPD, sosok La Nyalla dapat menimbulkan keriuhan baru. Hal itu didasarkan pada sejumlah pernyataan yang dilontarkan La Nyalla terkait penyamarataan DPD dengan DPR.

Memang dalam janji-janjinya saat pemilihan pimpinan DPD, La Nyalla menyatakan anggota DPD yang bertugas harus mendapat fasilitas untuk bisa membawa staf seperti anggota DPR. Demikian juga dengan  dukungan tenaga ahli bagi setiap anggota DPD yang hanya tiga orang staf akan diperjuangkannya menjadi minimal lima orang staf.

Baca Juga: Berikut Rincian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR

Usulan tersebut diperkirakan akan memicu kegaduhan dan penolakan dari kalangan DPR mengingat keterbatasan anggaran negara selain tugas pokok dan fungsi antara DPD dan DPR yang memang berbeda.

Pada akhirnya, apakah citra parlemen yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR akan bisa membaik untuk periode baru dengan kepemimpinan baru di bawah Puan, Bamsoet dan La Nyalla, harus melalui uji publik. Kalau mereka lebih banyak memikirkan anggaran, tidak akomodatif dengan aspirasi rakyat dan gaduh sendiri di Senayan maka mereka akan sulit untuk mengangkat citra sebagai parlemen harapan masa depan.

bsnws.

LEAVE A REPLY