KPPU Putus Enam Terlapor Bersalah Pada Perkara Tender di Kediri

0
374

Surabaya,Nawacita -Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

Terlapor pada perkara ini adalah:

1. Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode
Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207)
Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor I.

2.Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit
Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan
(Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang
584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU
APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II.
3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III.
4. PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV.
5. PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V.
6. PT Ratna sebagai Terlapor VI.
7. PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII.
8. PT Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka
disimpulkan bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor
sehingga Majelis Komisi memutuskan:

1.Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

3.Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam
miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha.

4.Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam
miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha.

5.Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar
sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Menghukum Terlapor VI membayar

denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta
enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

6.Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp1.760.059.000,00 (satu
miliar tujuh ratus enam puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha.

7.Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk
mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket
pekerjaan yang sama.

8.Melarang Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa
konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia
selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

9.Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII
untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:

1.Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri dimana personil Pokja bekerja untuk memberikan
sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan pemberhentian
sementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Terlapor II.

2.Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk
memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana (Pokja),
dan pengawas di lingkungan instansi terkait terutama dalam proses pengadaan
barang dan jasa. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara
memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan
berikut-berikutnya tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.

Catatan bagi Jurnalis

1.Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M.,
Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan
Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis.

2.Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan
pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

3.Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 21/KPPUI/2018, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada
Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018.

4.Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di
infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

KPPU/dny

 

LEAVE A REPLY