Inilah Capim KPK Perempuan Termiskin, Lili Pintauli

0
254
Lili Pintauli Siregar.
Lili Pintauli Siregar.

JAKARTA, Nawacita Pansel sudah menyerahkan 10 nama calon pimpinan (capim) KPK ke Presiden Jokowi dan selanjutnya diteruskan ke DPR untuk diuji kelayakan. Satu dari 10 nama itu adalah perempuan. Dia adalah Lili Pintauli Siregar.

Lili Pintauli pernah menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2008-2013. Kemudian periode selanjutnya, 2013-2018 dipercaya sebagai Wakil Ketua LPSK. Perempuan berdarah Batak ini berprofesi sebagai advokat dan memiliki kantor konsultan hukum.

Lili Pintauli tercatat memiliki harta kekayaan Rp70.532.899 sebagaimana LHKPN pada Maret 2018. Terdiri dari harta bergerak senilai Rp 6.000.000 dan harta tidak bergeraknya Rp 331.231.000. Dia memiliki harta lain berupa kas dan setara kas bernilai Rp2.301.899 kemudian utang Rp269.000.000.

Baca Juga: Presiden Jokowi Terima 10 Nama Capim KPK dari Pansel

Harta kekayaannya Lili Pintauli tercatat paling sedikit alias “termiskin” di antara sembilan capim KPK yang melaporkan LHKPN. Dari 10 capim KPK, hanya Luthfi Jayadi yang belum pernah melaporkan harta kekayaannya, karena dia bukan penyelenggara negara yang wajib mengisi LHKPN.

Lili Pintauli kini satu-satunya perempuan di antara 10 capim KPK yang sudah lolos seleksi. Dia tinggal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Dalam tahap seleksi uji publik pada pekan lalu di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Lili mengatakan jika dipercaya jadi pimpinan KPK akan memperkuat sinergi KPK dengan LPSK terutama dalam hal melindungi saksi dan korban.

Dia menyorot hanya 13 orang yang jadi justice collaborator (JC) atau tersangka yang bekerja sama dengan penegak hukum KPK selama dirinya dua periode bekerja di LPSK. Padahal KPK dan LPSK sudah punya MoU soal perlindungan saksi.

“Sangat sedikit karena tidak selalu KPK mendistribusikan hal-hal seperti ini, KPK juga suka melakukan kerja itu sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Tolak Rencana Revisi UU KPK

Selama ini dia menilai penetapan JC oleh KPK dikoordinasikan dengan LPSK, agar dibantu perlindungan terhadap saksi.

Lili bertekad ingin membuat sistem perlindungan bagi pimpinan maupun pegawai KPK yang sering diteror dalam bekerja menyidik kasus-kasus korupsi.

“Sering kali terjadi pimpinan yang dikriminalisasi, kekerasan, setidaknya ini catatan bagi pimpinan untuk memulai mengantisipasi apakah perlindungan itu bisa dilihat ‘case by case’ karena tidak bisa dipungkiri kerja di KPK itu sangat menjadi perhatian dan sorotan sehingga mendapatkan ancaman.”

oknws.

LEAVE A REPLY