Respons Nasdem Soal PDIP Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

0
422
Gedung MPR RI.
Gedung MPR RI.

JAKARTA, Nawacita – Hasil Kongres V PDIP di Bali merekomendasikan agar perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan adanya amandemen tersebut, MPR bisa memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Merespons hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan alangkah baiknya rekomendasi PDIP itu dikaji terlebih dahulu oleh partai politik yang ada di parlemen. Agar nantinya, kata dia, dapat dilihat kekurangan dan kelebihannya sebelum adanya kesepakatan bersama.

Baca Juga: Presiden Jokowi Berharap Kongres V PDIP Hasilkan Keputusan Terbaik bagi Partai, Bangsa, dan Negara

“Saya kira jika hal tersebut disepakati bersama oleh semua partai politik di parlemen maupun para akademisi dengan menghitung kelebihan dan kekurangannya, ya monggo-monggo (silakan) saja,” kata Irma saat berbincang dengan pers, Senin (12/8/2019).

Adanya usulan tersebut, kata Irma, membuat situasi perebutan kursi ketua MPR semakin panas. Sebab dengan begitu jabatan ketua MPR bakal dianggap sangat penting sebagai penyelenggara negara.

“Dalam situasi politik yang hangat seperti hari ini, jika MPR kembali menjadi lembaga tinggi negara, artinya sangat penting sekali siapa yang akan duduk jadi ketua MPR,” ucap Irma.

Sebelumnya dalam Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 8 sampai 10 Agustus 2019, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan.

Baca Juga: Gerindra Bantah Hadirnya Prabowo di Kongres PDIP untuk Muluskan Kursi Ketua MPR

Salah satunya ada rekomendasi amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan begitu MPR bisa memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

“Jadi konsep haluan negara yang diusulkan PDIP adalah untuk memberikan kembali wewenang MPR menetapkan kembali Garis Besar Haluan Negara untuk menyempurnakan kekurangan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sebagai pengganti sistem GBHN yang ada di UU Dasar,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

oknws.

LEAVE A REPLY