KPU Kepri Segera Laksanakan Putusan MK

0
505
KPU) Kepulauan Riau akan segera menindak lanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK
KPU) Kepulauan Riau akan segera menindak lanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK
Jakarata Nawacita = Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau akan segera menindak lanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan hasil Pemilu (PHPU), Selasa (6/8).
Komisioner Divisi Hukum KPU Kepri, Widiyono Agung mengatakan pihak KPU akan sesegera mungkin melakukan evaluasi bersama KPU ditingkat kabupaten/kota yang masuk dalam sengketa PHPU.
“Tentu ada evaluasi sekaligus melaksanakan putusan MK,” ucap Widiyono saat dikonfirmasi kepripedia, Rabu (7/8).
Adapun evaluasi dan perubahan yang harus dilakukan KPU Kepri sesuai putusan MK yakni :
1. Berdasarkan Putusan MK No. 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mengubah perolehan suara PKS dari 1.648 suara menjadi 1.645 suara. atas gugatan PDIP untuk Dapil Bintan 3, pencalonan DPRD Kabupaten Bintan.
2. Berdasarkan putusan MK Putusan MK No. 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mengubah perolehan suara internal Partai Golkar atau antar calegnya untuk Dapil Bintan 3, pencalonan DPRD Kabupaten Bintan.
3. Berdasarkan putusan MK No. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mengubah perolehan suara internal Partai Gerindra atau antar calegnya untuk Dapil 4 Kepri, pencalonan DPRD Provinsi Kepri.
“Apapun hasilnya dari MK, sifatnya final dan mengikat, jadi wajib dilaksanakan,” lanjutnya.
Widiyono juga menyampaikan sesuai dengan kekuatan hukum tetap atas putusan MK, pasal 473 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Perselisihan hasil pemilihan umum. Maka perubahan akan dilaksanakan sesuai tingkatannya.
“Jadi mengubah BA (Berita Acara) dan SK (Surat Keputusan) penetapan secara bertingkat kemudian kami laporkan ke KPU RI,” katanya lagi.
Sesuai mekanisme ini, KPU Provinsi menanti surat dari KPU RI yang disebut Widiyono akan segera dibuatkan setelah proses persidangan PHPU selesai di MK.
MK sendiri menangani 67 sengketa PHPU untuk pemilihan legislatif seluruh Indonesia di meja persidangannya. Sedangkan dari Kepulauan Riau, ada 7 sengketa yang disidangkan sesuai mekanisme registrasi.
Dari 67 sengketa PHPU di MK tersebut, mayoritas permohonan ditolak oleh hakim MK, hanya tiga yang dikabulkan dan semuanya berasal dari Kepulauan Riau.
kmprn

LEAVE A REPLY