Kendaraan Umum dan Pribadi di Atas 10 Tahun Dilarang Melintas di Jakarta

0
278
Kendaraan Umum dan Pribadi di Atas 10 Tahun Dilarang Melintas di Jakarta.
Kendaraan Umum dan Pribadi di Atas 10 Tahun Dilarang Melintas di Jakarta.

JAKARTA, Nawacita – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang telah ditandatangani pada Kamis, 1 Agustus 2019.

Dalam Ingub itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo diminta menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembatasan usia untuk angkutan umum paling hanya 10 tahun.

“Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020,” tulis Anies di dalam Ingub tersebut seperti dikutip wartawan, Jumat (2/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Berencana Melakukan Pembatasan Usia Kendaraan di Indonesia

Selain itu, Anies juga menginstruksikan Kadishub DKI untuk mempercepat peremajaan terhadap 10.047 armada bus kecil, sedang dan besar melalui integrasi ke dalam Jak Lingko pada tahun 2020. Pembatasan umur kendaraan juga menyasar kepada angkutan pribadi. Anies pun menargetkan tak ada lagi mobil yang berumur di atas 10 tahun melintas di jalanan Ibu Kota pada 2025 mendatang.

“Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025,” katanya.

Mantan Mendikbud itu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih agar memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019.

Lalu, memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada tahun 2019.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Diminta Cepat Wujudkan Perda Satu Mobil Satu Garasi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta diminta menyiapkan penyempumaan peraturan tentang baku mutu, perizinan dan pengendalian terhadap emisi dari sumber tidak bergerak pada tahun 2019.

“Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar memastikan instalasi dan publikasi hasil continuous emission monitoring sistem pada bangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif; dan melakukan pengukuran emisi dan inspeksi setiap enam bulan pada seluruh cerobong industri aktif, serta mempublikasikan hasilnya,” demikian instruksi Anies.

oknws.

LEAVE A REPLY