PT INKA Enggan Kembalikan DP ke Pemprov DKI, Terkait Transjakarta yang Terbengkalai

0
403
PT INKA Enggan Kembalikan DP ke Pemprov DKI, Terkait Transjakarta yang Terbengkalai.
PT INKA Enggan Kembalikan DP ke Pemprov DKI, Terkait Transjakarta yang Terbengkalai.

JAKARTA, Nawacita – Senior Manager Humas, Sekretariat, dan Protokoler PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA) Hartono mengatakan pihaknya tidak ingin mengembalikan uang muka atau down payment (DP) yang telah dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat pembayaran pengadaan Bus Transjakarta pada 2013.

Puluhan Bus Transjakarta itu sendiri diketahui saat ini terbengkalai di sebuah lahan hijau kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. PT INKA memastikan bus-bus itu masih milik mereka, sebab belum diserahterimakan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“INKA sudah mendapatkan uang muka. Nah, ini INKA kan maunya kalau itu dibatalkan, kan bukan dari kita yang membatalkan. Ya INKA maunya enggak mengembalikan uang muka dong,” kata Hartono saat dikonfirmasi, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: Anggota BPK Harus Miliki Kapasitas Auditing

Pemprov DKI sendiri berniat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pengembalian uang muka atau DP penyediaan Bus Transjakarta dari para perusahaan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017.

LHP BPK saat itu meminta Pemprov DKI menarik kembali uang muka yang pernah dibayarkan lantaran saat proses pengadaan armada pada 2013 terbukti terjadi permufakatan jahat antara Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono dengan pihak perusahaan.

Hartono sendiri menyebut PT INKA telah melalui rangkaian tender penyediaan armada transportasi massal itu secara resmi, tanpa ada kongkalikong dengan pihak Pemprov DKI.

“Persekongkolan yang mana nih? Kita kan fair mengikuti tender sesuai mekanisme yang ada,” ujar Hartono.

Baca Juga: BPK Pastikan Standar Kualitas Pemeriksaan Harus Sesuai SPKN

Dia mengajak Pemprov DKI duduk bersama mencari solusi terbaik dari persoalan itu ketimbang mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Begitu ada permasalahan, terus kemudian kontrak itu kan menjadi enggak jelas ya. Kalau itu dibatalkan dan INKA harus mengembalikan uang muka kan INKA semakin terpuruk juga,” kata Hartono.

oknws.

LEAVE A REPLY