Penerapan IT di Badiklat Kejaksaan Bisa Wujudkan Birokrasi Bersih Diakui BPK

0
387
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

JAKARTA, Nawacita – Penerapan informasi teknologi (IT) dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI disambut baik. Hal itu merupakan sebagai terobosan, karena inovasi e-Learning yang dapat memantau seluruh kegiatan.

Demikian dikatakan Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ida Sundari dalam pencanangan Badiklat Kejaksaan RI sebagai WBBM di Sasana Adhika Karya, Badiklat Kejaksaan RI.

“Saya melihat ada inovasi-inovasi baru untuk perubahan dari wilayah bebas korupsi menjadi WBBM, memang harus ada inovasi yang dibangun, salah satu contoh E-Learning-nya. Jadi, Kepala Badiklat ini bisa melihat apa yang sedang terjadi di Badiklat, jadi bisa dimonitor dan berbicara langsung,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (25/7/2019).

Baca Juga: Pemerintah Turunkan Utang Rp 1,72 Triliun

Pihaknya mengaku melihat ada inovasi baru, bahkan monitoring kegiatan bisa dilakukan oleh Kepala Badiklat melalui ponsel, dan itu merupakan hal luar biasa. Ia berharap, hal tersebut bisa menjadi contoh bagi instansi lainnya.

Bahkan, tak menutup kemungkinan bagi BPK untuk mengadopsi penerapan teknologi tersebut. Mengingat BPK baru mempunyai Diklat BPK yang baru diresmikan 2018 lalu. “Bisa saja diadopsi sistem monitor yang ada,” tuturnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, M. Yusuf Ateh menuturkan, Badiklat di bawah kepemimpinan Setia Untung dinilai berhasil memanfaatkan teknologi dengan cerdas mengikuti era kekinian.

“Luar biasa, harus ada wow-nya diberikan. Ada penyewaan power bank. Ini yang lebih wow tidak seperti biasanya, ada perubahan. Ini harus didorong kreativitas, atas kreasi dan inovasi-inovasinya,” katanya.

Menurutnya, banyak hal menarik ketika dirinya memasuki kawasan Badiklat Kejaksaan, mulai dari tulisan-tulisan di lingkungan. Berbeda ketika sebelumnya saat pihaknya melakukan penilaian WBK, tak seindah ini.

Namun, untuk penilaian program pemerintah dalam membangun zona Integritas menuju WBK dan WBBM, tetap tergantung hasil survei tim penilai karena sifatnya independen.

“Seolah kecil untuk Badiklat, tapi sesungguhnya ada dampak multiplier effect buat negara ini, karena semua bergerak. Birokrasi pilarnya kalau tidak ada perubahan-perubahan yang wow sama saja. Karena kita yang berhadapan langsung ke masyarakat, ini luar biasa,” ungkapnya.

Pada pencanangan WBBM untuk bidang Badiklat Kejaksaan, hadir Wakil Jaksa Agung Arminsyah, dan Jampidsus M Adi Toegarisman, Sesjam Pengawasan Kejagung Tony T Spontana, Wakil Kepala Kejati DKI Yudi Handono. Kemudian, ada pula Wakil Kajati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan dan unsur pejabat eselon I dan II di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat.

Arminsyah mengapresiasi Kabadiklat dan jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan WBBM. Diharapkan bisa terus dipertahankan dan dibuktikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, pencanangan WBBM di Badiklat dapat meneruskan keberhasilan yang telah ditorehkan oleh 13 Satker pelopor perubahan di Kejaksaan RI yang sebelumnya telah memperoleh predikat dan pengakuan masuk dalam kategori ZI menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB

“Pencanangan WBBM ini agar mampu dipertahankan, dibuktikan dan konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Arminsyah.

Baca Juga: Pemerintah Akan Mewajibkan Produk Non Halal Mencantumkan Label Khusus

Sementara itu, Kabadiklat Setya Untung Arimuladi mengatakan, pencanangan tersebut sangat penting dan strategis sebagai bagian dari niat baik, tekad, dan kesungguhan mengukuhkan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih.

“Sehingga diharapkan dapat berkorelasi positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas dan memulihkan kepercayaan publik,” katanya.

Badiklat Kejaksaan RI diketahui mencanangkan WBBM sebagai tindak lanjut komitmen dengan diberlakukannya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM.

oknws.

LEAVE A REPLY