Soal Amandemen UUD 1945, Maukah DPR Menyetujuinya?

0
306

Jakarta, Nawacita – Wacana amandemen UUD 1945 kembali santer akibat lemahnya fungsi MPR RI atas lembaga lain. Hal itu menjadi perbincangan oleh MPR karena terbelit UU MD3.

Anggota MPR RI Saleh Daulay mengungkapkan kewenangan Mahkamah Kontitusi di luar UUD karena bisa membatalkan Undang-undang menurut penalaran 9 orang hakim MK. Sedangkan anggota DPR yang berjumlah lebih dari 500 yang merumuskan tidak bisa berbuat apa-apa jika MK sudah ketuk palu.

“Saya setuju ini MPR ada pengebalan, penguatan kewenangan agar ping tidak tiga lembaga di MPR ini akan terjadi chek and balance disamping tentu ada tenaga pemerintah,” ungkapnya di Jakarta, Senin, (24/6/2019).

Ia menyimpulkan bahwa solusi singkatnya ialah amandemen UUD 1945 karena kalau tanpa itu tidak bisa. Tapi itu semua tergantung DPR bersedia atau tidak karena semakin hari DPR posisinya semakin kuat dari jumlah 560 banding 136 anggota DPD tahun ini DPR menjadi 575.

“Tapi pertanyaan saya maukah misalnya DPR memberikan kewenangan itu? Kenapa, karena rumusnya DPD ditambah DPR adalah MPR jadi kalau nanti kita mencoba menaikkan posisi DPD disini di lembaga perwakilan saya khawatir partai politik tidak mau memberikan kekuasaannya,” imbuhnya.

Ainul Yaqin

LEAVE A REPLY