Kisruh Pilpres, HMI Minta Diselesaikan Jalur Hukum

0
266

Nawacita – Sengketa pilpres 2019 semakin dipertajam oleh kedua kubu baik dimulai oleh TKN Jokowi-Ma’ruf maupun BPN Prabowo-Sandi. Kedua kubu seakan memperlihatkan tidak adanya jalan tengah untuk menempuh jalur damai.

Isu kecurangan terus digaungkan oleh Capres-Cawapres 02, hingga upaya people power ingin dipersiapan sebagai bentuk protes kecurangan yang diarahkan pada lawannya Capres-Cawapres 01.

Melihat perseteruan ini, HMI meminta semua pihak menahan diri agar tidak menimbulkan kegelisahan maayarakat. Masyarakat hendaknya tidak diberi tontonan elite yang sedang berseteru.

“Kami selaku generasi muda bangsa yang bernaung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menghimbau pada kedua kubu untuk tidak mempertontonkan pertikaian di ranah publik. Kami menilai hal ini akan mengancam persatuan kebangsaan kita,” Kata Iqbal selaku ketua PB HMI bidang Pemberdayaan Umat, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Gaung kecurangan yang dihembuskan sejumlah pihak menjadi sorotan tersendiri bagi Iqbal. Ia menghimbau jika benar terjadi adanya kecurangan selayaknya di bawa ke ranah hukum.

“Kami menilai pihak yang terus menggaungkan kecurangan harus mempau membuktikan secara hukum, bukan sekedar narasi-narasi politik yang terus menjebak masyarakat agar terus bertikai secara horizontal.” Jelas Pria Kelahiran Fakfak, Papua Barat ini.

Bagi Iqbal hal ini sangat mengancam kedaulatan negara karena adanya padangan masyarakat yang disetting oleh narasi-narasi politik yang destruktif.

“Kami menilai jika hal ini terus terjadi akan mengakibatkan sikap masyarakat yang tidak mempercayai hukum kenegaraan secara tidak mendasar” tegasnya lagi.

Iqbal menegaskan, semua sengketa politik sejatinya harus diselesaikan secara mekanisme hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga hukum nasional yang telah diberi mandat secara hukum ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa politik yang dimaksud.

“Bila terdapat bukti kecurangan yang dimaksud oleh BPN maka hukum mempersilahkan menggugatnya ke MK. Namun terjadi narasi yang cukup membingungkan lagi-lagi di dengungkan oleh BPN bahwa mereka tidak mempercayai kredibilitas MK dalam menyelesaikan sengketa ini,” tambahnya.

“Kami meminta penyelenggara hukum dalam hal ini pihak kepolisian betindak tegas kepada pihak-pihak yang terus menciderai nilai-nilai demokrasi yang telah disepakati. Dan meminta kepada pihak kepolisian betindak cepat memberantas pelaku-pelaku HOAX dan polaku-pelaku yang mengancam kedaulatan negara,” pungkasnya. (Moh. Yaqin)

LEAVE A REPLY