Kepala Sekolah di Jatim Didorong Miliki Managerial Skill

0
223
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA Nawacita — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur agar memiliki managerial skill and strong leadership dalam memimpin sekolah. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan guna mencetak SDM yang berkualitas. Sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim.

“Kepala Sekolah harus memiliki managerial skill and strong leadership yang bagus. Karena anda menyiapkan generasi penerus bangsa,” kata Khofifah di Surabaya, Kamis (11/4).

Khofifah mengatakan, dengan managerial skill yang bagus, maka kepala sekolah dapat menata, dan memimpin organisasi sekolah. Baik guru, karyawan, dan murid-murid sekolah dengan baik. Kemudian leadership dibutuhkan untuk memberikan teladan, mengembangkan, serta memajukan sekolah yang dipimpinnya.

“Seorang kepala sekolah harus berseiring antara kekuatan managerial skill dengan kemampuan leadership-nya. Ini harus terus diasah. Dengan memiliki keduanya akan mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan dan percepatan IPM Jatim,” ujar Khofifah.

Menurut data BPS 2017, lanjut Khofifah, IPM Jatim masih berada pada angka 70,27 atau berada di bawah IPM nasional yang mencapai 70,81. Angka 70,27 tersebut bahkan merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Yakni DKI Jakarta dengan angka 80,06, DIY (78,89), Banten (71,42), Jabar (70,69), dan Jateng (70,52).

“Jadi IPM kita ini nomor lima belas dari IPM secara nasoinal, tentu ini tidak cukup menggembirakan. Ini pekerjaan rumah yang harus kita intervensi bersama-sama,” kata Khofifah.

Salah satu bentuk intervensi tersebut, kata dia, adalah melakukan penyisiran terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Contohnya, saat ini Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim adalah 7,39 atau setara kelas 2 SMP/Tsanawiyah. Maka mereka bisa didorong supaya ikut kejar Paket B, kemudian paket C.

“Kami sudah berkoordinasi dengan para bupati dan walikota, karena tugas kejar paket adalah kewenangan kabupaten/kota, tapi tentu kami tidak bisa berpikir seperti itu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” ujar Khofifah.

rp

LEAVE A REPLY