Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Terima Ratusan Ribu Warga Miskin di Surabaya

0
495
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

SURABAYA, Nawacita –  Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terus bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai 550.386 jiwa. Jumlah penerima manfaat PBI itu diklaim yang terbesar di Indonesia.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, program PBI APBD sudah lama dilakukan Pemkot Surabaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Program ini sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya.

Risma menjelaskan, Pemkot Surabaya sebenarnya sudah menghitung anggaran untuk membiayai seluruh warga. Namun, karena sebagian warga sudah membayar asuransi kesehatan sendiri, maka program ini hanya dikhususkan bagi warga yang kurang mampu.

“Saya juga sudah buat Perwali untuk beberapa profesi, misalnya Satpam dan beberapa profesi lainnya di Surabaya. Sehingga Satpam di Surabaya mendapatkan program ini,” katanya, Senin (4/3/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, PBI BPJS itu ada dua macam. Pertama, PBI BPJS pusat yang biayanya ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kedua, PBI BPJS yang biayanya ditanggung APBD Kota Surabaya dan biasa disebut PBI-APBD Kota Surabaya.

Dia menjelaskan, data penerima PBI-APBD Kota Surabaya hingga Bulan Februari 2019 sudah mencapai 550.386 jiwa. Yang terbaru, Pemkot Surabaya baru membagikan sebanyak 128.913 kartu.

“Sebelumnya, penyaluran kartu ini melalui puskesmas, tapi kali ini kita salurkan melalui pihak kelurahan, sehingga kami minta bantuan Bagian Administrasi Pemerintahan untuk menyalurkannya,” katanya.

Dokter yang biasa dipanggil Feni ini menjelaskan, para penerima PBI APBD Kota Surabaya itu adalah masyarakat miskin di luar kuota pusat (PBI pusat). Selain itu, para kelompok masyarakat yang mempunyai peran dalam membantu Pemkot Surabaya dan biasanya kelompok masyarakat ini diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau Dishub biasanya mengusulkan para juru parkir, kalau Dinkes biasanya juga para Bumantik, dan beberapa kelompok masyarakat yang berperan membantu pemerintah,” tandasnya.

inws.

LEAVE A REPLY