Gubernur Jatim Ingin Ada Pendampingan BPOM di Setiap Bakorwil

0
299

Nawacita – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginginkan agar Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan pendampingan bagi Industri Kecil
Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di setiap Badan Koordinasi
Wilayah dan Pembangunan (Bakorwil) di Jatim, terutama dalam hal perizinan.
Pendampingan ini menjadi penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat
dan memberikan legalitas bagi IKM dan UKM di Jatim.
Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan Kepala Balai Besar POM
Surabaya di Ruang Kerja Gubernur, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (1/3).
Menurutnya, melalui pendampingan BPOM di Bakorwil tersebut, maka akan
mempermudah proses perizinan terutama izin edar MD (izin industri besar bersifat lokal
untuk pangan) bagi pelaku IKM dan UKM di sektor industri makan dan minum. Apalagi
di era revolusi industri 4.0, industri makan dan minum menduduki posisi kedua terbesar.
“Kalau ada pendampingan di Bakorwil, bila dalam proses perizinan ada
kekurangan persyaratan bisa segera dilengkapi sehingga mempercepat proses, tanpa
mereka harus jauh-jauh mengurus sampai Surabaya,” katanya.
Tidak hanya itu, dengan adanya Bakorwil, maka BPOM juga tidak perlu repot
mencari tanah atau gedung sebagai lokasi kantor. BPOM bisa menggunakan ruangan
yang ada di gedung Bakorwil.
“Nanti kita bisa sharing ruangan, selain itu Pemprov juga punya aparat disana
jadi kita bisa support," katanya.
Pendampingan ini, lanjutnya, sangat diperlukan mengingat setiap turun ke
lapangan, Gubernur Khofifah sering mendengar keluhan para IKM dan UKM dalam
mengurus izin edar MD ke BPOM. Padahal, potensi yang dimiliki IKM dan UKM Jatim
sangat besar.
“Di Kediri ada desa yang memproduksi makanan produk olahan dari lele, salah
satunya nugget. Permintaan atau order dari Surabaya sangat tinggi, tapi mereka tidak
bisa jual karena produknya belum mendapat izin MD dari BPOM. Dan banyak yang
mengeluhkan soal ini, kalau mengurus Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) lebih
mudah, tapi izin edar MD yang susah,” kata mantan Menteri Sosial ini.
Dengan adanya pendampingan BPOM di Bakorwil ini, Gubernur Khofifah
berharap dapat mempercepat pertumbuhan IKM dan UKM di Jatim. Apalagi dengan
adanya izin edar MD, pemasaran produk tersebut akan lebih luas, serta meningkatkan
produksi. Tidak hanya itu, produk tersebut akan memiliki nilai tambah.
“Kalau mereka sudah memiliki izin, mereka bisa mengembangkan
pemasarannya secara luas salah satunya lewat aplikasi online. Jadi mereka tidak
khawatir dalam memasarkan produk. Ini sekaligus langkah kita dalam memberikan rasa
aman dan tenang kepada IKM dan UKM dalam menjalankan usahanya,” tegasnya.
Ke depan, Gubernur Khofifah ingin pendampingan BPOM terintegrasi dengan
keberadaan Millenial Job Center (MJC) di setiap Bakorwil. MJC ini nantinya akan
terhubung dengan SMK-SMK yang ada di sekitarnya.
“Jadi nanti bisa terintegrasi, semisal ada SMK yang sudah punya produk dari
rumput laut seperti sirup dan keripik. Kalau mereka tidak memiliki izin dari BPOM,
produk ini tidak bisa dipasarkan luas, hanya di pasar tradisional saja. Bila sudah
mendapat izin tersebut, di Millenial Job Center bisa dibantu membuat aplikasi online
untuk memasarkan, jadi prosesnya berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Surabaya, I Made Bagus Gerametta,
menyambut baik permintaan Gubernur Khofifah. Untuk itu, ia akan segera membahas
lebih lanjut terkait pendampingan BPOM di Bakorwil.
“Saat ini kami juga sudah punya dua loka kantor pengawas BPOM di Kediri dan
Jember, yang masing-masing membawahi lima kabupaten. Selain itu kami juga punya
Balai Besar POM di Surabaya, tapi soal pendampingan ini kami akan bahas lebih dalam
lagi,” katanya.
Balai Besar POM di Surabaya, lanjutnya, juga terus mendorong pertumbuhan
UMKM di Jatim. Salah satunya memberikan pendampingan terhadap 20 UMKM usaha
obat tradisional agar mendapatkan izin dari BPOM. Tidak hanya itu, semua proses
perizinan saat ini sudah dilakukan secara online.
Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam pertemuan ini adalah Sekdaprov
Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Prov Jatim, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov

jatim

LEAVE A REPLY