BI: Pemulihan Ekonomi NTB Butuh Sinergi Kuat

0
193
Ilustrasi.
Ilustrasi.

MATARAM Nawacita — Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Achris Sarwani mengatakan, perekonomian Provinsi NTB pada 2018 menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya kinerja ekspor tembaga hingga bencana gempa bumi yang menurunkan aktivitas perekonomian. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB pada 2018 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 6 persen sampai 7 persen (yoy), dengan pertumbuhan ekonomi non-tambang yang melambat pada kisaran 2,5 persen sampai 3,5 persen (yoy).

“Melihat kondisi tersebut, untuk mendorong pemulihan ekonomi NTB di periode ke depan dibutuhkan sinergi yag kuat antara pemangku kepentingan untuk menciptakan perekonomian NTB yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Achris saat rilis bersama KPw BI NTB dengan Kanwil Perbendaharaan NTB di Mataram, NTB, Rabu (30/1).

Achris mengatakan, sinergi tersebut salah satunya perlu diperkuat pada kebijakan moneter dan fiskal di tingkat regional, yang dalam hal ini diwakili oleh KPw BI dan Kanwil Perbendaharaan. Achris menilai, Kanwil Perbendaharaan sebagai instansi di bidang fiskal, memiliki kewenangan dalam mengelola APBD / APBN  yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang dilakukan secara tepat akan menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan memperluas lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, lanjut Achris, BI sebagai instansi di bidang moneter bertugas menjaga stabilitas perekonomian agar tidak terjadi overheating, salah satunya melalui kebijakan suku bunga.

“Salah satu indikasi perekonomian yang overheating adalah tingkat inflasi yang tinggi, sehingga menggerus daya beli masyarakat,” kata Achris.

Achris menjelaskan, KPw BI NTB dan Kanwil Perbendaharaan bersepakat memperkuat sinergi dengan kegiatan rikis bersama dengan media. “Ke depan, kordinasi forum moneter fiskal regional Provinsi NTB akan diperluas, baik dalam penyusunan kajian ekonomi, rekomendasi kebijakan, maupun pelaksanaan seminar dan pelatihan terkait pengembangan ekonomi daerah,” ucap Achris.

rp

LEAVE A REPLY