Komisi VII Akan Bawa Divestasi Freeport ke KPK

0
517
Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir
Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir

Jakarta, NawacitaKomisi VII DPR RI masih merasa ganjil dengan divestasi 51% saham Freeport Indonesia yang dilakukan oleh PT Inalum senilai US$ 3,85 miliar, dan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhadap perusahaan tambang asal Amerika itu.

DPR menduga ada aturan yang ditabrak oleh pemerintah dan semata-mata untuk memuluskan divestasi ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir akan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) berkaitan dengan divestasi yang dinilainya sudah menabrak aturan. Untuk itu, dia meminta divestasi ini ditinjau ulang.

“Ini ruang yang dipaksakan dan banyak tabrak aturan. Proses alih kelola Freeport saya akan laporkan dan direkomendasi ke KPK. Kami minta semua keputusan diserahkan ke KPK biar KPK yang tindak lanjuti,” kata Nasir saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, Dirut Inalum, Dirut Freeport di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dengan demikian, dia pun merasa heran pemerintah lebih memilih jalan divestasi ketimbang menunggu kontrak Freeport habis pada 2021. Dimana ada ketentuan yang memperbolehkan pemerintah untuk tidak memperpenjang kontrak sehingga tidak perlu dilakukan divestasi.

Hal itu seperti yang dilakukan pemerintah pada blok Rokan. Dimana pemerintah di Blok Rokan tidak memperpanjang izin dan memberikan blok itu kepada Pertamina.

“Kenapa ini tidak dilakukan di Freeport. Kalau ini dilakukan maka kita 100% bisa kuasai Freeport. Apakah ini karena kepentingan bisnis atau apa,” kata Nasir.

Menanggapi hal ini, Dirjen Mineral dan Batu Bara (minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, divestasi dan memperpanjang kontrak menjadi pilihannya karena ada alasan.

Bambang mengklaim, ada potensi sengketa yang akan terjadi apabila tidak dilakukan proses perpanjangan kontrak PTFI.

“Kemudian dalam aturan ada ketetapan bahwa pemerintah tidak boleh menolak atau menahan apabila pemegang KK telah memenuhi persyaratan dan berkinerja baik,” kata Bambang.

Sementara apabila melalui proses arbitrase maka diperlukan waktu paling sedikit sekitar 24 bulan sehingga akan berdampak kepada operasi tambang yang berhenti dan akan akibatkan dampak teknis, lingkungan, ekonomi dan sosial.

“Di UU minerba, PP juga ada aturannya bahwa perpanjangan tidak boleh diberikan saat habis kontrak tapi sebelum kontrak habis harus sudah dibahas,” kata dia.

inlh

LEAVE A REPLY