Komisi VII pertanyakan alasan perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK

0
269

Jakarta, Nawacita – Rapat dengar Komisi VII dengan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwarnai interupsi. Pasalnya Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba selalu berkelit ketika dimintai klarifikasi terkait perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK.

Seperti diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) geram dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu lantaran hasil temuannya terhadap PTFI yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 185 triliun tak kunjung dilakukan pembenahan.

Dari permasalahan tersebut menurut pimpinan rapat Muhammad Nasir menganggap Dirjen Minerba mengabaikan hasil penemuan BPK tersebut.

“Kenapa seolah tidak menghiraukan temuan BPK. BPK ini lembaga negara yang memiliki wewenang untuk (memeriksa keuangan PTFI) itu,” ujarnya sesaat ketika Bambang Gatot Ariyono menjelaskan regulasi perpanjangan kontrak PTFI.

Selain Nasir, anggota komisi VII Ramson Siagian juga menginterupsi terkait regulasi keuangan dan amdal dari perpanjangan kontrak itu.

“Bagaimana soal itu (keuangan kontrak) tidak dijelaskan?,” sanggah anggota legislatif dari dapil Jawa Tengah X itu.

Namun nampaknya, Gatot bersikukuh dengan point yang dibawanya itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dilemparnya ke Irjen dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Itu biar nanti dijawab oleh instansi terkait pak. Saya lanjutkan dulu penjelasan saya,” jawabnya.

Sampai saat ini rapat dengar masih berlanjut. (Moh Ainul Yaqin)

LEAVE A REPLY