Efek Elektoral Jokowi dan Kebijakan Fiskal

0
191
Presiden Joko Widodo.

Nawacita – Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2019 merupakan tahun pertarungan politik untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Karena itu, menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Di lain pihak, pejawat memiliki insentif untuk mendorong perekonomian supaya lebih kinclong atau lebih nendang secara elektoral. Namun, langkah seperti ini cenderung akan menciptakan instabilitas. Intinya, walaupun pejawat memiliki otoritas untuk mengerahkan anggaran untuk menciptakan efek elektoral, pada kenyataanya otoritas itu tidak akan sepenuhnya bisa termanfaatkan.

Teorinya sederhana sekali. Di negara-negara maju, pejawat biasanya cenderung melakukan kebijakan anggaran yang sangat populis. Berbagai kebijakan dirancang supaya bisa menambah pundi-pundi suara.

Tentu hal seperti ini akan cenderung memperbesar belanja negara yang pada ujungnya akan memperlebar defisit fiskal. Dalam situasi ekonomi terbuka, hal ini akan cenderung memperlemah nilai tukar dan atau menaikan tingkat suku bunga. Tentu hal ini berisiko untuk menciptakan instabilitas bagi perekonomian.

Bagaimana dengan Jokowi sebagai petahana di pilpres tahun ini? Ada tiga hal yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah rekam jejak pemerintahan Jokowi yang sejauh ini tidak terlalu populis.

Yang kedua, ruang gerak anggaran yang relatif sangat terbatas. Dan yang terakhir adalah situasi eksternal yang tidak memungkinkan untuk menempuh kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif. Berikut adalah ulasannya.

Selama ini, pemerintahan Jokowi dikenal tidak terlalu populis. Ini ditunjukkan dengan strategi penurunan defisit fiskal yang tahun lalu hanya sekitar 1,7 persen dari GDP. Kalau mau sedikit ekspansif, sebetulnya pemerintah masih bisa mendorong defisit sesuai dengan rencana semula yaitu sekitar 2,5 persen dari GDP.

Bukannya dinaikkan, malah justru defisit ditekan. Ini menggambarkan bahwa Jokowi tidak terlalu peduli dengan potensi efek elektoral yang bisa diraih dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah.

Kalau mau, pemerintah bisa saja memperbesar program-program yang sangat populis dan well targeted. Hal ini bisa ditempuh dengan cara memperbesar anggaran untuk subsidi dan program sosial di berbagai lini.

Bisa saja pemerintah memperluas penerima manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Contohnya, KIP bisa lebih digencarkan di kalangan pemilih milenial. Berbagai program bantuan khusus juga bisa dirancang seperti program bedah pesantren dan bedah masjid atau mushola.

Dengan ruang gerak anggaran yang relatif terbatas dan fokus pembangunan infrastruktur maka dengan sendirinya program populis tidak bisa dilakukan secara leluasa. Untungnya ada program-program ekonomi kerakyatan yang tidak terlalu membebani anggaran.

Contohnya adalah sertifikasi lahan yang sangat masif dengan beban APBN yang relatif minimal. Contoh lainnya adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang sekarang sudah mencapai sekitar 3 juta nasabah pelaku usaha mikro dan kecil.

Jalan untuk melakukan ekspansi fiskal juga makin terbatas dengan makin muramnya situasi global. Tampaknya perang dagang antar raksasa ekonomi masih akan menuju pada fase yang lebih rumit. Hanya satu yang pasti dari perang dagang, semua negara akan rugi dan dengan demikian akan terjadi perlambatan ekonomi global.

Karena itu, akan ada kecenderungan di kelompok negara-negara besar untuk menempuh kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Mereka dituntut untuk menyelamatkan diri dari efek negatif perang dagang.

Hal ini tentu akan menyedot dana global dan implikasinya ketersediaan dana global di emerging market akan makin terbatas. Karena itu, negara seperti Indonesia akan secara terpaksa mempersempit defisit fiskal.

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi pada 2019 tidak akan menempuh kebijakan anggaran yang populis secara jor-joran. Ruang geraknya teramat sempit untuk bisa populis. Kalaupun ingin populis maka pembangunan infrastruktur pasti harus dikekang.

Namun, melihat determinasi Jokowi selama ini untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan infrastruktur publik, hampir bisa dipastikan dia tidak akan mau mengorbankan infrastruktur untuk kepentingan sesaat.

Konsekuensinya para pendukung Jokowi, baik partai maupun relawan, harus bekerja ekstra keras untuk memastikan kemenangan dalam pilpres. Jokowi adalah tipe pemimpin yang lebih memikirkan kepentingan bangsanya dalam jangka panjang. Kita sebagai bangsa sangat beruntung memiliki presiden seperti ini sekarang.

Namun demikian, para pendukungnya harus menghadapi kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terlalu nendang untuk dijadikan andalan. Adakah alternatif lain? Nah, itulah yang sedang ditunggu-tunggu di setiap pelosok negeri.

repblk

LEAVE A REPLY