JAKARTA, nawacita – Kebijakan Anggara atau budgeting dari DPR RI patut dipertanyakan. Para politisi di senayan ini justru mengesahkan anggaran untuk penanggulangan bencana hanya Rp Rp 610 Miliar di tahun 2019. Jumlah itu melorot Rp 136 Miliar, dari APBN 2018 yang berjumlah Rp 746 miliar.
Padahal, secara geografis Indonesia berada di wilayah ring of fire (cincin api), yang rawan bencana. Namun, politik anggaran yang tertera dalam APBN belum pro penanggulangan bencana.
Hal itu terungkap ketika Anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), misalnya, hanya dipatok Rp 610 miliar untuk tahun anggaran 2019.
“Dan itu untuk meng-cover seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (25/12/2018).
Ironisnya, angka tersebut lebih rendah dibanding anggaran 2018. Sutopo menjelaskan, anggaran penanggulangan bencana pada 2018 mencapai Rp746 miliar. Meski demikian, dia mengakui anggaran 2018 juga belum memadai untuk penanggulangan bencana di seluruh Tanah Air.
“Kalau kita lihat, politik anggaran tidak mendukung penanggulangan bencana,karena anggarannya kecil,” kata Sutopo.
Minimnya anggaran penanggulangan bencana berbanding terbalik dengan potensi bencana di Indonesia. Menurut Sutopo, hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan longsor.
Dengan kondisi tersebut, seharusnya anggaran penanggulangan bencana diperbesar. Idealnya, kata Sutopo, sekitar satu persen dari nilai APBN.
“Kalau perlu Rp2 triliun,” ujar dia.
Sutopo mengaku, BNPB sudah melakukan perhitungan dan pengajuan pagu anggaran setiap tahunnya. Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan jauh dari nilai yang diajukan.
Masih terkait anggaran, situasi lebih miris dialami oleh daerah. Dia menyontohkan anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Daerah tersebut berada di jalur subduksi, yang rawan akan gempa, tsunami, dan angin siklon tropis,
Sayangnya kerawanan itu tidak diimbangi dengan politik anggaran yang memadai. Kabupaten Talaud hanya memiliki anggaran pra bencanasekitar Rp200 juta atau sekitar 0,002 persen dari APBD daerah tersebut.
“Mau buat apa, buat pejabatanya bolak-balik ke Jakarta saja sudah habis,” keluh Sutopo. (plt/ts)
•
, yang rawan bencana. Namun, politik anggaran yang){kind=link}