Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR

0
495
Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAKARTA, Nawacita–Rapat Paripurna telah menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Kendati sebelumnya sempat diwarnai skors untuk forum lobi, namun setelah 30 menit 10 Fraksi di DPR RI menyepakati perubahan tersebut.

Wakil Ketua DPR Utut Adianto sebagai pemimpin sidang membuka skors. Selanjutnya, Utut menanyakan kepada para Anggota Dewan Rapat tentang kesepakatan Perubahan Tata Tertib tersebut.

“Apakah semua menyetujui perubahan ini?” tanya Utut. “Setuju,” jawab Anggota Dewan yang hadir dalam rapat.

Utut kemudian mengetuk palu sebagai tanda kesepakatan rapat paripurna lalu selanjunya menutup rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Tatib tersebut menitikberatkan aturan teknis tentang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), tentang penetapan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Dalam tatib tersebut Anggota BAKN berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sesuai jumlah fraksi yang ada di DPR.

Dalam tata tertib tersebut juga diubah soal fungsi dan kewenangan MKD. Selain itu juga ada aturan mengenai Panitia Angket di DPR yang diubah. Perubahan Tata Tertib DPR No 1 tahun 2014. itu juga dibacakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas. Supratman menyebut pembahasan perubahan Tata Tertib telah dilakukan secara mendalam di Panja.

Berikut sejumlah pasal direvisi dalam perubahan tersebut sesuai Pasal 22 huruf (f).

Pasal 22

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
a. Pimpinan.
b. Badan Musyawarah.
c. Komisi.
d. Badan Legislasi.
e. Badan Anggaran.
f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.
h. Mahkamah Kehormatan Dewan.
i. Badan Urusan Rumah Tangga.
j. Panitia khusus.
k. Alat kelengkapan lain yang diperlukan paripurna.

Selain itu, juga ditambahkan 4 pasal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Empat pasal itu dimuat dalam Pasal 78A, Pasal 78B, Pasal 78C, dan Pasal 78D.

Pasal 78A mengatur tentang fungsi MKD, Pasal 78B mengatur tugas MKD, Pasal 78C mengatur kewenangan MKD. Sementara itu Pasal 78D mengatur tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD. Bunyinya sebagai berikut:

Pasal 78D
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.

trpsnyn

LEAVE A REPLY