PPP Ajak Lebih Jernih Sikapi Pansus TKA

0
374
Okky Asokawati
Okky Asokawati

JAKARTA, Nawacita –Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP, Okky Asokawati menyatakan, gagasan pembentukan Pansus tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di DPR harus dilihat secara jernih.

Jika dimaksudkan untuk kepentingan politik, terang Okky, tentu pihaknya menolak keras rencana pembentukan Pansus TKA tersebut.

“Namun, jika Pansus TKA dimaksudkan untuk mendudukkan persoalan TKA yang telah muncul sejak beberapa tahun lalu, kami 100% mendukung rencana tersebut,” kata Okky saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan, rencana Pansus TKA DPR harus ditempatkan secara proporsional dan menjadi momentum yang baik bagi pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja untuk mengklarifikasi, menjelaskan serta mendudukan persoalan TKA ini ke publik secara baik.

“Karena kami melihat, penjelasan dan klarifikasi Kemnaker selama ini tidak tuntas dan lebih menekankan sikap defensif. Akibatnya, pemerintahan Presiden Jokowi yang menjadi sasaran sinisme sebagian publik atas persoalan ini,” ujarnya.

Terkait dengan Perpres 20/2018 yang belakangan menjadi polemik, ungkap Okky, sejak awal pihaknya telah ingatkan agar Kemenaker hati-hati atas rencana perubahan Perpres tersebut, mengingat persoalan ini mendapat perhatian dari masyarakat.

“Adapun soal substansi yang tertuang dalam Perpres tersebut, memang harus diakui ada sisi kemajuan,” ucapnya.

Kemajuan tersebut di antaranya oal pengesahan Rencana Penggunaan TKA yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk maksimal dua (2) hari Pasal 8 Perpres 20/2018.

“Ini sesuai dengan niat awal pemerintah untuk mempermudah proses izin TKA ke Indonesia. Kewajiban membayar dana kompensasi bagi Pemberi tenaga kerja TKA atas pengunaan setiap TKA Pasal 15 ayat (1), pemberi kerja bagi TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA Pasal 26 ayat (1),” tuturnya.

“Norma ini kembali mewajibkan soal bahasa Indonesia, setelah sebelumnya Menaker Hanif Dhakiri melalui Permenaker 35/2015 yang menghapus soal kewajiban bahasa Indoensia ini. Perpres ini bisa disebut mengoreksi kebijakan Menaker Hanif Dhakiri, khususnya soal kewajiban kemampuan bahasa Indonesia,” paparnya.

Kendati demikian, lanjut Okky, keberadaan Perpres ini juga tidak sedikit mendelegasikan kewenangan kepada Menaker untuk membuat aturan turunan yang lebih teknis dan detil.

“Saya kira, di Permenaker atau Kepmenaker menjadi kunci Perpres ini karena akan diketahui jabatan apa saja yang dilarang diisi oleh TKA. Seperti soal jabatan tertentu yang tidak boleh diisi TKA harus dijelaskan lebih lanjut melalui Kepmenaker,” jelasnya.

“Pertanyaannya apakah Menaker masih menggunakan Kepmen lama era Muhaimin yakni Kepmen No 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki TKA? Sampai saat ini belum dijelaskan ke publik,” terangnya.

trpsenayan

LEAVE A REPLY