Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Syariah Global 3 Miliar Dolar AS

0
354
Sri Mulyani.
Sri Mulyani.

Jakarta, Nawacita.co – Kementerian Keuangan resmi menerbitkan surat utang syariah berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau sukuk global bond senilai 3 miliar dolar AS atau setara Rp40,5 triliun (kurs Rp13.500).

Surat utang bernama Sukuk Wakalah dengan jaminan (underlying asset) proyek ramah lingkungan (green project) tersebut telah ditetapkan harganya pada 22 Februari 2018 dengan target penyelesaian transaksi (settlement) pada 1 Maret 2018.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengatakan, Sukuk Wakalah yang ditawarkan kepada investor global terdiri atas dua tenor. Pertama, surat utang bertenor 5 tahun dengan jatuh tempo 1 Maret 2023. Nilai emisinya mencapai 1,25 miliar dolar AS dengan tingkat imbal hasil (yield) 3,75 persen per tahun.

“Untuk yang 10 tahun nilainya adalah 1,75 miliar dolar AS dan jatuh temponya 1 Maret 2028. Dengan tingkat imbal hasil adalah sebesar 4,44 persen per lembar artinya 147,7 basis poin di atas US treasury dalam jangka waktu yang sama,” kata Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (26/2/2018).

Setiap seri Sukuk, kata Menkeu, telah diberikan peringkat oleh tiga lembaga pemeringkat internasional. Moody’s Investor Service memberikan rating Baa3, S&P Global Ratings memberikan rating BBB-, dan Fitch Ratings memberikan rating BBB.

Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia III akan didaftarkan pada bursa saham Singapura dan Nasdaq Dubai. Sukuk yang dijual ini penggunaannya hanya diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek pemerintahan yang bersifat ramah lingkungan.

“Penggunaaan dari Sukuk ini adalah untuk penggunaan pembiayaan. Namun, karena dia sifatnya adalah green bond maka dia dan sukuk dikaitkan dengan project yang kita lakukan,” katanya.

Menkeu mengatakan, saat ini ada empat kementerian yang memiliki proyek ramah lingkungan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejauh ini, empat kementerian tersebut masing-masing mendapat 501 juta dolar AS (PUPR), 165 juta dolar AS (Kemenhub), 743 juta dolar AS (Kemen ESDM), dan 149 juta dolar AS (Kementan).

Menkeu mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana untuk proyek ramah lingkungan hingga Rp8,5 triliun setiap tahun. Pada tahun 2016 dan 2017, nilai investasi proyek ramah lingkungan masing-masing mencapai Rp8,5 triliun sementara tahun ini diperkirakan mencapai Rp8,2 triliun.

Penerbitan Sukuk Wakalah ini, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia membantu untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

inews**

LEAVE A REPLY