Temukan Maladministrasi dalam Impor Beras, Ombudsman Ingatkan Pemerintah

0
263
Impr Beras.
Impr Beras.
Nawacita – Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menemukan ada maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam. Ombudsman juga mempertanyakan kenapa yang ditunjuk mengimpor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), bukan Bulog.
“Ada beberapa gejala maladministrasi yang kami temukan,” kata Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, di Jakarta, awal pekan ini.
Terkait hal tersebut, Ombudsman RI memberikan peringatan kepada pemerintah.”Kami kasih warning karena kami punya fungsi pencegahan,” tambahnya.
Salah satu hal yang disoroti Ombudsman adalah penunjukan PT PPI sebagai pengimpor beras. Menurut Ombudsman, impor beras seharusnya oleh Bulog.
Ombudsman, kata Alamsyah, tidak anti atau pro kebijakan impor beras oleh pemerintah. Kepentingan Ombudsman adalah agar semuanya dilakukan sesuai aturan dan tertib administrasi.
“Kami itu rezim administratif. Jadi sepanjang sesuai prosedur yang benar, impor itu urusan pemerintah. Kalau tidak benar, Ombudsman harus mengingatkan karena kami pengawas,” kata Alamsyah.
Pemerintah berencana mengimpor 500.000 ton beras. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan itu untuk mencegah kekurangan pasokan beras. “Masalah perut, masalah pangan itu jadi proritas,” kata Enggartiasto pekan lalu.
Alasan memilih PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) adalah agar menghindari hal yang tak diinginkan. “Kenapa tidak Bulog? Supaya jelas. Nanti timbul lagi persoalan, kalau Bulog dioplos dan sebagainya,” kata dia.
Pemerintah, lanjut Enggartiasto, berencana mengimpor beras yang berkualitas premium. Untuk nantinya dijual dengan harga yang kualitas medium. Alasannya beras jenis ini yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Untuk memperlancar rencana impor itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 1/2018 yang mengatur BUMN bisa melakukan impor secara langsung.
Menurut Ombudsman, aturan tersebut dibuat terlalu cepat dan tanpa sosialisasi. Termasuk juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan.
Terkait rencana impor itu, Ombudsman melakukan survei di 31 provinsi guna mengetahui fakta soal pasokan seperti yang disebut Menteri Enggartiasto. Mereka mewawancarai pedagang tradisional.
Hasilnya cukup mengejutkan. Bahwa pasokan di tingkat masyarakat pas-pasan dan tidak merata. Bahkan ada juga daerah yang pasokannya minim. “Soal pemerataan stok jadi hal yang penting,” kata Alamsyah.
Di beberapa provinsi, lanjut Alamsyah, didapati pasokan yang menurun dan dibarengi dengan kenaikan harga yang di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan (HET). Misalnya Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Sementara provinsi-provinsi yang aman pasokan dan harganya yang stabil juga banyak didapati. Misalnya Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, hingga Papua.
Temuan Ombudsman itu menepis pernyataan pemerintah, yakni Kementerian Pertanian, bahwa stok beras aman. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Gatot Irianto memastikan produksi beras tidak berkurang.
Stok di Bulog, kata Gatot, juga masih sebesar 1 juta ton cukup sampai panen raya pada Februari mendatang. “Sehingga tak ada argumen sedikit pun harga beras naik,” kata dia.
Penolakan impor juga disampaikan oleh Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI larena dikhawatirkan harga gabah petani akan menurun. Selain itu, diduga ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut.
“Dari Kementerian Pertanian dalam rapat tadi menyebutkan cadangan beras kita di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 900.000 ton, artinya masih cukup untuk enam bulan kedepan. Dalam waktu dekat juga semua daerah akan panen raya, artinya beras kita masih surplus,” kata Anggota Komite II DPD RI, H Sudirman alias Haji Uma, Rabu (17/8).
Pernyataan berbeda disampaikan oleh Direktur Impor yang menyebut, Indonesia sedang mengalami krisis beras, sehingga membutuhkan impor beras 500.000 ton dengan jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi tadi kita menolak impor beras, dan mempertanyakan dasar kementerian perdagangan untuk impor beras,” ujar Haji Uma.
Sebab kata Haji Uma, pernyataan Kemendag tak berdasar. Selain itu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga gabah petani yang akan panen raya dalam waktu dekat.
“Tadi kita juga mempertanyakan dimana manfaat dari program cewak sawah baru yang menghabiskan anggaran Rp 1,18 triliun. Lalu pupuk subsidi yang menghabiskan dana Rp 48 triliun,” ujar Haji Uma.
Karena itu, Komite II mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak impor beras.
“Kalau krisis atau untuk berjaga-jaga boleh impor beras, tapi stok beras kita masih banyak termasuk di Aceh yang sampai sekarang stoknya 30.000 ton, cukup untuk tiga bulan kedepan,” katanya.
Persoalan lain, yang memenangkan tender impor beras itu bukan Bulog tapi perusahaan lain.
“Harusnya dana impor beras itu bisa dialihkan untuk bulog untuk membeli beras yang berkualitan bagus,” katanya. DPD berharap tak ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut.
GK

LEAVE A REPLY