KPK Memanggil Setya Novanto Terkait e-KTP

0
342
Ketua DPR Setya Novanto
Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, NawacitaKetua DPR Setya Novanto kembali dipanggil KPK.

Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korusi royek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Penyidik juga memanggil saksi-saksi dari unsur anggota DPR. Antara lain, M. Jafar Hafsah, Khatibul Umam Wiranu, Mirwan Amir, Jazuli Juwaini.

“Kemudian saksi lain mantan karyawan PT Sandipala Arthapura Fajri Agus Setiawan, Hilda Yulistiawati selaku Notaris. Mereka juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama,” kata dia.

Menurut dia, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para anggota dan mantan anggota DPR ini dilakukan penyidik untuk mendalami pertemuan dan proses pembahasan anggaran proyek e-KTP. Termasuk mengenai dugaan aliran dana proyek e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.

“Kami masih mendalami terus indikasi aliran dana dan informasi terkait pembahasan anggaran atau pertemuan yang teradi saat proyek KTP elektronik dibahas dalam rentang waktu yang kami selidiki,” ujar dia.

Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan korporasi terkait proyek e-KTP. Perbuatan Andi bersama-sama Irman dan Sugiharto itu, diduga menyebabkan negara merugi Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Andi sendiri diduga berperan kuat dalam mengatur proyek tender e-KTP. Sejumlah aliran uang pun disebutkan berputar disekitarnya. Salah satu peran besar Andi yakni mengumpulkan perusahaan yang akan bermain di tender proyek e-KTP. Andi dan sejumlah perusahaan yang berkantor di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan berusaha merancang detail proyek yang akan ditenderkan.

Atas dugaan itu, Andi dijerat Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

INILAHCOM, Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto kembali dipanggil KPK. Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korusi royek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). “Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Penyidik juga memanggil saksi-saksi dari unsur anggota DPR. Antara lain, M. Jafar Hafsah, Khatibul Umam Wiranu, Mirwan Amir, Jazuli Juwaini. “Kemudian saksi lain mantan karyawan PT Sandipala Arthapura Fajri Agus Setiawan, Hilda Yulistiawati selaku Notaris. Mereka juga akan dimintai keterangan dalam kasus yang sama,” kata dia. Menurut dia, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para anggota dan mantan anggota DPR ini dilakukan penyidik untuk mendalami pertemuan dan proses pembahasan anggaran proyek e-KTP. Termasuk mengenai dugaan aliran dana proyek e-KTP kepada sejumlah anggota DPR. “Kami masih mendalami terus indikasi aliran dana dan informasi terkait pembahasan anggaran atau pertemuan yang teradi saat proyek KTP elektronik dibahas dalam rentang waktu yang kami selidiki,” ujar dia. Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan korporasi terkait proyek e-KTP. Perbuatan Andi bersama-sama Irman dan Sugiharto itu, diduga menyebabkan negara merugi Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Andi sendiri diduga berperan kuat dalam mengatur proyek tender e-KTP. Sejumlah aliran uang pun disebutkan berputar disekitarnya. Salah satu peran besar Andi yakni mengumpulkan perusahaan yang akan bermain di tender proyek e-KTP. Andi dan sejumlah perusahaan yang berkantor di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan berusaha merancang detail proyek yang akan ditenderkan. Atas dugaan itu, Andi dijerat Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: inilah

LEAVE A REPLY