Langkah Taktis Jokowi-JK Dalam 2 Tahun Melawan Perlambatan Ekonomi Global

0
521
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla

JAKARTA, NAWACITA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyadari bahwa kondisi dunia tengah berada dalam perlambatan. Sehingga perlu diambil langkah taktis agar bisa melawan arus, yang artinya mendorong ekonomi agar kembali tumbuh,

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, dari empat komponen pertumbuhan ekonomi, hanya konsumsi rumah tangga yang mampu stabil. Bahkan ketika komponen lain melambat, konsumsi rumah tangga masih bisa menopang dengan cukup tangguh.

Sementara itu, ekspor masih negatif akibat penurunan harga komoditas dan lemahnya permintaan global. Pengeluaran pemerintah terbatas dan investasi swasta belum dapat menunjukkan progres yang lebih baik. Maka akhirnya pemerintah mengambil satu fokus untuk mendorong perekonomian, yaitu pembangunan infrastruktur.

“Dari sekian tahun yang lalu, bahwa Indonesia sangat terlambat di dalam pembangunan infrastruktur. Itu semuanya. Hampir setiap hari muncul kesadaran itu sangat kuat. Tetapi pemerintahan Jokowi-JK yang kemudian mengambil langkah taktis,” ujar Darmin dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Langkah taktis tersebut dimulai dengan pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran tersebut dialihkan ke belanja infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.

“Itu awal titiknya, di mana kemudian pengeluaran didorong ke arah infrastruktur dan kedua adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi jangan lupa bahwa APBN mengalami kendala, tapi kita justru memulai dengan reformasi,” paparnya.

Selanjutnya masih dalam pembangunan infrastruktur. Investasi swasta tumbuh masih rendah, sehingga pemerintah mengandalkan belanja dari APBN. Pembangunan lebih ditujukan kepada infrastruktur dasar, yaitu jalan, pelabuhan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Darmin menekankan dengan langkah tersebut, turut membenai persoalan ketimpangan di daerah.

“Justru dengan membangun infrastruktur di mana itu menjawab persoalan ketimpangan. Makanya gini rasio kita relatif membaik bahkan lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan,” terang Darmin.

Pembangunan infrastruktur dianggap paling tepat mendorong perekonomian, karena lebih mudah selama permintaan itu masih ada. Berbeda dengan ekspor yang diharuskan untuk memikirkan produk hingga pasar. Akan tetapi ada kelemahan dari langkah tersebut, yaitu lama dan membutuhkan dana besar.

“Kelemahan itu infrastruktur itu mahal. Jadi perlu waktu lebih panjang dan uang lebih banyak,” imbuhnya. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur diiringi dengan pembenahan beberapa sektor lain seperti pariwisata, pertanian dan sebagainya.

Darmin meyakini, dengan membangun infrastruktur dasar maka selanjutnya mampu untuk menarik investasi besar. Untuk itu, pemerintah melakukan deregulasi atas aturan yang selama ini dianggap menghambat investasi.

“Ada 13 paket kebijakan. Kita awali dengan memulai usaha, itu adalah investasi, itu yang didatangkan. Sehingga di BKPM ada perizinan 3 jam utk 7-8 izin sekaligus,” terang Darmin.

“Saya mungkin ingin melihatkan saja, dari seluruh paket itu kita memperbaiki 204 regulasi. Dari total itu 202 sudah keluar dan selesai. Berarti 99% sudah selesai,” tandasnya.

sumber : detik.com

LEAVE A REPLY