DPD Minta Mendagri Selesaikan Batas Wilayah

0
440

Jakarta, Nawacita – DPD RI Meminta Keseriusan Pemerintah Dalam Memperhatikan Permasalahan Daerah. Rapat Kerja Komite I DPD dengan Kemendagri membahas Pilkada Serentak 2017, Moratorium DOB, hingga permasalahan batas wilayah. Senayan Jakarta, Rabu (8/6).

Ketua Komite I Akhmad Muqowam meminta keseriusan Pemerintah dalam mempercepat proses DOB dengan terbitnya PP Penataan Daerah dan Desertada. Pemerintah juga harus segera menyelesaikan permasalah batas wilayah. Akhmad juga mengharapkan Mendagri segera menyelesaikan permasalahan batas wilayah yang ada di seluruh Indonesia karena dapat menghambat pembangunan di daerah.
“Ada sekitar 944 segmen persinggungan batas wilayah yang ada di laporan kami dan harus diselesaikan oleh pemerintah, di daerah sudah berlarut-larut sampai sekarang tidak selesai,” ujar Senator Jawa Tengah tersebut.
Aturan-aturan yang menjadi polemik sebaiknya bisa menjadi pedoman yang mempercepat, bukan malah menghambat. “Saya kira sudah jelas permasalahannya, yaitu segera terbitnya 2 PP itu, sehingga daerah percepatan pembangunan segera tercapai,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tjahyo Kumolo memberikan penjelasan bahwa 2 RPP yang dimaksud, yaitu RPP Penataan Daerah dan Desertada sudah hampir rampung. “2 PP tersebut sudah hampir 95% dan sekarang posisinya berada di Kemenkumham untuk harmonisasi dan segera difinalkan, dan untuk masalah perbatasan kami menargetkan tahun 2016 ini bisa rampung,” terang Tjahyo Kumolo.

Menurut Mendagri, mengenai moratorium DOB pemerintah memberikan penjelasan bahwa bentuknya adalah daerah persiapan mulai dari 2016-2019, dan pada tahun 2019 akan dibahas kembali. Menurut Mendagri hal tersebut sudah dibahas dengan Komite I dan juga Komisi 2 DPR bahwa masalah DOB ini masih dikerjakan. “Saya kira pemerintah terbuka mengenai Pemekaran sepanjang mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan mensejahterakan rakyat,” jawab Tjahyo.

Senator Papua Yanes Murib melancarkan protes kepada Mendagri mengenai permasalahan DOB tersebut karena moratorium tersebut dianggap terlalu lama. “Mengenai moratorium daerah yang di dalamnya terdapat daerah persiapan selama 3 tahun, dan jika pembahasan dilakukan Tahun 2019 itu terlalu lama, kebutuhan permasalahan daerah tidak bisa ditunggu-tunggu, karena tahun 2019 tahun politik pasti tidak efisien,” tegas Ia. dpd

LEAVE A REPLY