BANDUNG, Nawacita – Anggaran publikasi kegiatan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan setelah nilainya mencapai lebih dari Rp7,3 miliar pada Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut tercatat sebesar Rp7.388.011.250 dengan metode pemilihan melalui e-purchasing.
Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan publikasi dan kehumasan, mulai dari siaran talkshow di radio daerah, pemasangan adlips pada jam prime time, hingga iklan dan advertorial di platform digital serta media sosial.
Selain itu, anggaran juga mencakup publikasi di media cetak, media online, dan televisi, termasuk belanja jasa iklan, reklame, produksi film, hingga pemotretan kegiatan.
Besarnya anggaran ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan dana, terutama dalam konteks kinerja wakil rakyat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, alokasi miliaran rupiah untuk publikasi dinilai perlu diimbangi dengan output kerja yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengamat media Riko Abdiono menilai, publikasi memang penting sebagai sarana transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, penggunaannya harus proporsional dan tidak sekadar menjadi alat pencitraan.
“Yang perlu dilihat bukan hanya seberapa besar anggaran publikasi, tetapi juga sejauh mana kinerja DPRD benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Riko.
Dengan nilai anggaran yang cukup besar, DPRD Jawa Barat diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk publikasi benar-benar memberikan nilai tambah, baik dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, maupun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
